Terasistana.id, Jakarta: Ketua Dewan Pimpinan Nasional Bintang Muda Indonesia (BMI) Farkhan Evendi mengatakan, ada makna mendalam di balik peringatan sumpah pemuda bertepatan tangal 28 Oktober saat ini. Farkhan mengatakan, ruh sumpah pemuda pada 28 Oktober 1928 atau ratusan tahun lalu itu tak hanya bernilai kebangksaan, kenegaraan dalam jiwa bertumpah darah Indonesia.
“Namun dalam kontek sekarang perlu dimaknai revitaliasi semangat kempemudaan,” ujar Farkhan, dalam pernyataan resmi peringatan hari Sumpah Pemuda, 28 Oktober 2025.10.28
Menurut Farkhan, semangat revitalisasi jiwa kepemudaan dapat dijabarkan dalam mendukung perubahan lebih baik dan keberpihakan kaum lemah. “Karena kontek saat ini sudah meraih kemederkaan, tinggal mengubah pola pikir berpihak yang jelas, salah satunya berpihak kepada kaum lemah dan margial atau musta’afin,” ujar Farkhan menambahkan.
Ia menegaskan keperpihakan pemuda dalam kontek sekarang itu dinilai perlu, ketika kemerdekan secara dejure masih menyisakan pekerjaan rumah atau PR. Di antaranya masih ada ketimpangan kemiskinan, dikriminasi minoritas dan nilai keadilan berbasis gender.
Sejumlah masalah itu, kata Farkhan, menjadi tanggungjawab pemuda sekarang melakukan langkah nyata dengan prorgram dan kegiatan yang dijiwai prinsip menegakakn keadilan serta menolong kelompok rentan.
“Baik rentan ekonomi, rentan diskrimansi maupun kerentanan lain,” ujar Farkhan.
Selain itu Farkhan mengingatkan pentingnya menjaga identitas pemuda yang selalu hadir sebagai pendobrak ketika menemukan tatanan sistem maupun nilai-nilai yang merugikan publik dan bangsa. “Selalu hadir dalam kepeloporan di semua sektor. Termasuk mendobrak paradigma atau pola pikir dan peran menata sistem yang lebih baik,” kata Farkhan menjelaskan.
Rhm











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)