Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
20/10/2025.
Menteri Perdagangan RI Budi Santoso telah resmi menutup Trade Expo Indonesia (TEI) ke-40 Tahun 2025 di ICE BSD City, Tangerang Selatan,Banten. Para Duta Besar RI beserta delegasi bisnis dari banyak negara telah berangsur meninggalkan arena expo menuju negara masing-masing. Tidak terkecuali puluhan pengusaha dari Pakistan.
Pada TEI 2025 kali ini,Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk Islamabad dan KJRI Karachi telah mengajak lebih dari 60 pengusaha Pakistan dari berbagai wilayah,seperti Islamabad,Lahore,Karachi,hingga Gwadar yang memiliki pelabuhan strategis di selatan negeri Muhammad Ali Jinnah ini.
“Ini kali kedua saya ikut TEI. Banyak potensi kerja sama ekonomi yang belum diketahui oleh dunia bisnis Pakistan. Sebaliknya,para pengusaha Indonesia juga belum banyak yang mengenal Pakistan. Tapi saya cukup optimis melihat respons baik dari banyak mitra potensial selama TEI,” ujar Haseeb Khan,pimpinan Harmann Pharmaceutical Laboratories asal Lahore yang juga Ketua Pakistan-Indonesia Business Circle (PIBC).
Pihaknya telah tanda tangani Memorandum of Understanding (MoU) dengan perusahaan tanah air,PT. Ultra Sakti.
Mendukung optimisme para pengusaha Pakistan,Duta Besar RI untuk Pakistan,Chandra W. Sukotjo menekankan perlunya memperluas kerja sama ke berbagai sektor baru, seperti farmasi,industri halal,energi terbarukan,ekonomi digital,dan teknologi pertanian.
“Perdagangan antara kedua negara terus tumbuh dengan baik. Dari Januari hingga Juli 2025,ekspor Indonesia ke Pakistan mencapai USD 2,16 miliar. Atau naik 21,83% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun kita percaya bahwa potensi kerja sama ekonomi masih jauh lebih besar dari angka itu,”ujarnya Dubes Chandra W. Sukotjo di depan para pengusaha kedua negara pada “Pakistan Economic Networking Forum : Building a Shared Future” di sela-sela kegiatan TEI. Hingga saat ini, volume perdagangan kedua negara didominasi sawit dan derivative products nya.
Forum ini terselenggara atas kolaborasi antara Perwakilan RI di Pakistan dengan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) dan International Creatives Exchange (ICE) sebuah platform interaksi people-to- people (p-to-p) contact besutan Atta- ul-Karim,diaspora Pakistan di Jakarta.
Pakistan menempati posisi ketiga di Asia Selatan dalam daftar investor di Indonesia,dengan nilai USD 36,6 juta yang tersebar dalam 1.742 proyek (2020–2025).
“Realisasi investasi semester I 2025 di Indonesia mencapai Rp 942,9 triliun atau 49,5% dari target tahun berjalan,” terang Muhammad Iqbal,Wakil Direktur Promosi Investasi untuk Asia Timur, Selatan, Timur Tengah, dan Afrika, Kementerian Investasi/BKPM.
“Perdagangan bukan sekadar pertukaran barang,tetapi kepercayaan. Investasi bukan hanya soal modal, tetapi komitmen. Dan jejaring bukan hanya kontak,tetapi koneksi hati dan ide. Kedua negara bersahabat ini punya koneksi kuat karena memiliki aset sebagai sesama negara Muslim terbesar di dunia,”tambah Bernardino M. Vega,Wakil Ketua Umum KADIN Bidang Hubungan Internasional,yang menekankan perlunya para pengusaha kedua negara melangkah ‘beyond trade numbers’ dan lebih banyak menggandeng influencer sebagai jembatan kerja sama people-to-people.
Optimisme banyak pihak tersebut dilengkapi dengan pernyataan Naseem Rashed,Atase Perdagangan dan Investasi Kedubes Pakistan di Jakarta yang menegaskan komitmen pemerintah Pakistan untuk memfasilitasi lebih banyak kolaborasi bisnis langsung antar pelaku usaha kedua negara (B2B engagement).
Menunjukkan pentingnya tahun 2025 bagi kedua negara bersahabat,para pengusaha kedua negara menyaksikan peluncuran dua buku,yaitu “75 Years of Indonesia-Pakistan Bilateral Relations: Two Friends,One Spirit,”karya Atta-ul- Karim yang menyoroti sejarah dan figur penting dalam tujuh dekade hubungan bilateral. Buku lainnya berjudul, “Islamabad to Jakarta: A Personal Reflection,”karya Shams Abbasi,wartawan Associated Press of Pakistan,kantor berita milik Pemerintah Pakistan.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
