Terasistana.id Jakarta – Yayasan Gerak Nusantara Sejahtera dan Organisasi Masyarakat Gerakan Ekonomi Kreatif (GERAK 08) memberikan apresiasi terhadap capaian satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ketua Umum GERAK 08, Revitriyoso Husodo, menilai tahun pertama pemerintahan Prabowo berhasil meletakkan fondasi kuat bagi pembangunan ekonomi dan politik nasional menuju visi Indonesia Emas 2045 Indonesia yang sejahtera, maju dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, serta bermartabat di percaturan global.
“Capaian pemerintah di tahun pertama menunjukkan arah yang jelas dalam membangun ekonomi nasional berbasis kerakyatan.
Langkah-langkah pembenahan dan strategi geopolitik yang ditempuh Presiden Prabowo mencerminkan komitmen besar terhadap kemandirian bangsa,” ujar Revitriyoso dalam keterangannya, Sabtu (18/10).
Menurut Revitriyoso, beberapa program strategis ekonomi kerakyatan yang perlu diapresiasi meliputi: Subsidi dan dukungan penuh terhadap pelaku UMKM, disertai pengelolaan dana negara yang lebih efektif dan transparan.
Hilirisasi di berbagai sektor strategis nasional. Pemberantasan korupsi dengan penanganan tegas terhadap sejumlah kasus besar.
Penguatan jaringan pengaman sosial melalui program Sekolah Rakyat, MBG (Modal Bagi Generasi), pembangunan tiga juta rumah rakyat, serta pembentukan Koperasi Merah Putih.
Selain capaian ekonomi, Revitriyoso menyoroti peran aktif Indonesia di panggung geopolitik internasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo.
“Pemerintah menunjukkan keberanian dalam upaya penyelesaian konflik global seperti perang Rusia Ukraina dan krisis kemanusiaan di Gaza, termasuk mendorong pengakuan dua negara bagi Palestina dan Israel.
Di sisi lain, Indonesia juga memperkuat posisi strategisnya dengan bergabung ke dalam BRICS tanpa mengabaikan hubungan baik dengan Amerika Serikat,” paparnya.
Revitriyoso menilai kebijakan luar negeri tersebut mencerminkan posisi Indonesia sebagai negara berdaulat yang mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan internasional.
“Langkah-langkah ini memperlihatkan ketegasan dan keberanian Presiden Prabowo dalam memperjuangkan kepentingan nasional. Kesejahteraan rakyat tetap menjadi tujuan utama dari seluruh kebijakan yang diambil,” tegasnya.
Menutup keterangannya, Revitriyoso menambahkan bahwa meski masih ada hal-hal yang perlu diperbaiki, proses pembangunan yang sedang berjalan sudah berada di jalur yang benar.
“Segala sesuatu butuh waktu dan konsistensi. Kami optimistis dengan arah kebijakan yang ditempuh saat ini, roda ekonomi rakyat akan semakin kuat dan kehidupan masyarakat kian membaik,” pungkasnya.











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)