JAKARTA,terasistana.id – Momentum ulang tahun Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dimaknai secara berbeda oleh Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Ekonomi Kreatif (Gerak 08). Bukan sekadar ucapan seremonial, organisasi ini menandai perayaan tersebut dengan meluncurkan delapan program pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kepemimpinan Presiden.
Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPP Gerak 08, Paulus Victor Motuloh, menyampaikan ucapan selamat ulang tahun sekaligus doa agar Presiden Prabowo selalu diberi kesehatan, kekuatan, dan kebijaksanaan dalam menjalankan amanah memimpin bangsa.
“Gerak 08 tidak berhenti pada ucapan. Kami memberi hadiah delapan paket program nyata untuk rakyat, sebagai bukti bahwa kami mendukung penuh kebijakan Presiden Prabowo yang berpihak pada rakyat kecil. Kami pasang badan untuk program Presiden yang pro-rakyat. Gerak 08 tegak lurus dan lurus tegak kepada Presiden Prabowo Subianto,” tegas Paulus di Jakarta, Jumat (17/10/2025).
Delapan program yang diluncurkan Gerak 08 mencakup bidang ekonomi, pendidikan, komunikasi publik, dan sosial, semuanya berorientasi pada penguatan kemandirian ekonomi nasional. Berikut rinciannya:
1. DELAPAN (Deretan Tangga Lagu-lagu Perjuangan) – Lomba cipta puisi dan lagu perjuangan untuk menumbuhkan semangat nasionalisme.
2. PERSP3KTIF-INDONESIA – Program edukatif daring yang mempertemukan eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam diskusi tentang ketatanegaraan dan bela bangsa.
3. POJOK-JATIDIRI (Pojok Jajanan Tradisional Mandiri Rakyat Indonesia) Inisiatif pengembangan UMKM untuk memperkuat ekonomi rakyat berbasis kemandirian.
4. IKRAR INDONESIA (Industri Kerajinan Rakyat Indonesia) Gerakan pemberantasan korupsi hingga ke tingkat pemerintahan terbawah dan mendorong keadilan ekonomi rakyat.
5. SAYADUA (Sahabat Yatim, Dhuafa, dan Orang Tua Terlantar) Gerakan sosial berkelanjutan sebagai wujud kepedulian terhadap kelompok rentan.
6. KOMBINASI (Komunikasi Bisnis Nasionalis Sejati Indonesia) Program penciptaan lapangan kerja baru dengan melibatkan pengusaha lokal dan generasi muda.
7. TEMBIKAR 08–25 (Temu Bincang Pakar Petani dan Pertanian, Perkebunan, Peternakan serta Perikanan) Forum nasional untuk mengangkat harkat dan martabat petani serta kedaulatan sektor pangan nasional.
8. PENALTI (Perbincangan Nasional Teknologi Informasi) Ruang diskusi interaktif antara rakyat dan Presiden untuk memperkuat komunikasi dua arah dalam pembangunan digital nasional.
Paulus menjelaskan, delapan langkah konkret tersebut merupakan “kado ideologis” dari Gerak 08 untuk Presiden Prabowo, yang dinilai berhasil membangkitkan optimisme rakyat terhadap arah pembangunan nasional.
“Ekonomi rakyat harus jadi tiang utama. Ini bukan sekadar slogan, tapi gerakan yang hidup di tengah masyarakat. Program ini adalah cara kami memastikan visi Presiden benar-benar turun sampai ke akar rumput,” ujarnya.
Ketua Umum Gerak 08, Revitriyoso Husodo, juga menyampaikan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo. Ia menegaskan komitmen organisasi untuk selalu berada di garis rakyat dan mendukung penuh setiap kebijakan pemerintah yang berorientasi pada kesejahteraan nasional.
“Semoga Bapak Presiden senantiasa diberi kesehatan dan kekuatan. Kami, seluruh pengurus Gerak 08, akan terus tegak lurus bersama Bapak dalam memperjuangkan cita-cita rakyat Indonesia,” ujar Revitriyoso.
Gerak 08 menutup pernyataannya dengan semangat gotong royong melalui seruan, “Bersama Kita Tuntas Tunaikan Pemberantasan Kemiskinan dan Korupsi dari Diri Kita Sendiri
Dyt.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
