Terasistana.id Jakarta – Koalisi Cinta Jakarta (KCJ) menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh atas kinerja positif Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta Pramono Anung Wibowo, sejak pelantikannya. Kerja-kerja nyata Gubernur Pramono Anung menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat Jakarta, terutama dalam mewujudkan keadilan ruang kota dan meningkatkan kesejahteraan warga.
Juru Bicara KCJ Misno menyatakan bahwa komitmen Gubernur Pramono Anung untuk menjadikan Jakarta Tanpa Penggusuran kini telah menjadi bukti nyata, memberikan rasa aman dan menjamin hak-hak warga untuk hidup layak di kotanya sendiri.
“Kami melihat kemajuan yang sangat positif, bahkan sejak program seratus hari kerja beliau. Janji untuk mengedepankan dialog, keadilan ruang kota, dan melindungi hak-hak warga telah dilaksanakan dengan konsisten,” ujar Misno dalam keterangan tertulisnya, Rabu (15/10/2025)
Selain komitmen terhadap keadilan ruang kota, KCJ juga menyoroti beberapa program unggulan yang secara langsung menyentuh hajat hidup masyarakat, termasuk:
* Peningkatan Akses Kesehatan dengan “Pasukan Putih”
Pembentukan Pasukan Putih merupakan inisiatif luar biasa yang mendekatkan layanan kesehatan promotif dan preventif langsung ke rumah-rumah warga, khususnya bagi lansia dan penderita penyakit kronis yang memiliki keterbatasan akses ke fasilitas kesehatan. Program ini menunjukkan perlindungan nyata terhadap hak-hak warga untuk kesehatan.
* Dukungan Pendidikan Berkelanjutan:
Menurit Misno, Program Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) terus diperkuat, memastikan bahwa akses pendidikan yang berkualitas dapat dinikmati oleh seluruh anak dan generasi muda Jakarta tanpa terhalang biaya.
Penguatan Ketenagakerjaan: Upaya masif untuk membuka lapangan kerja melalui penyelenggaraan Job Fair di tiap kecamatan telah memberikan harapan baru bagi para pencari kerja dan secara signifikan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan warga.
Insentif Keringanan Pajak: Kebijakan pemutihan pajak kendaraan bermotor berupa penghapusan sanksi administrasi (denda) menjadi langkah yang meringankan beban masyarakat pemilik kendaraan, sekaligus mendorong tertib administrasi perpajakan daerah.
Layanan Pengelolaan Sampah Inovatif: Program terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta, yaitu layanan penjemputan sampah berukuran besar (Bulky Waste) langsung ke rumah warga, menjawab permasalahan lama yang kerap membingungkan masyarakat. Sofa reyot, kasur usang, atau lemari rusak kini dapat dibuang secara bertanggung jawab dan gratis, yang juga mencegah pembuangan sampah sembarangan dan penyumbatan saluran air. Layanan ini bahkan dihadirkan dengan sistem digital yang transparan dan dapat dilacak, layaknya layanan pengiriman barang.
Misno menekankan, semua program ini, baik dari 100 hari kerja hingga inisiatif terbaru seperti layanan Bulky Waste dan Pasukan Putih, menegaskan satu hal: Gubernur Pramono Anung bekerja dengan hati dan keberpihakan yang utuh kepada rakyat kecil.
“KCJ mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung dan mengawal kerja-kerja positif ini demi terwujudnya Jakarta sebagai kota yang adil, maju, dan sejahtera bagi semua.” seru Misno.
Tentang Koalisi Cinta Jakarta (KCJ):
Koalisi Cinta Jakarta (KCJ) adalah organisasi masyarakat yang bergerak dalam mengawal dan memberikan apresiasi terhadap setiap kebijakan dan program pemerintah daerah DKI Jakarta yang bertujuan untuk kemajuan kota dan kesejahteraan warga.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")