LEBAK (15 Oktober 2025)terasistana.id : Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai NasDem Arif Rahman menyalurkan bantuan bibit produktif kepada masyarakat di Kampung Cipicung, Desa Cidahu, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Lebak, Banten, Rabu (15/10/2025). Bantuan tersebut berasal dari Kementerian Kehutanan yang merupakan mitra kerja Komisi IV DPR RI.
Bantuan bibit produktif yang diserahkan secara simbolis oleh Arif Rahman tersebut diberikan kepada ketua kelompok tani berupa bibit padi dan bibit buah-buahan siap tanam.
“Bantuan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program penghijauan,” ungkap Arif Rahman.
Kegiatan tersebut juga dihadiri Camat Kecamatan Banjarsari, Kapolsek Banjarsari, Perwakilan Kepala Desa Sekecamatan Banjarsari, Korwil Pertanian, Gabungan Kelompok Pertanian (Gapoktan), tokoh masyarakat, tokoh ulama dan puluhan masyarakat petani.
“Kami berharap bantuan bibit produktif ini dapat dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat dan memberikan manfaat yang signifikan bagi lingkungan dan perekonomian,” jelas legislator NasDem dari Dapil Banten I (Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang) itu.
Camat Kecamatan Banjarsari Mahpud Basyir S.pd M.M mengapresiasi penyaluran bibit produktif tersebut. Menurutnya bantuan bibit produktif akan sangat bermanfaat bagi masyarakat petani di wilayah Kecamatan Banjarsari.
“Kami sangat mengapresiasi penyaluran bibit produktif ini, perlu saya sampaikan juga beliau (Arif Rahman), merupakan anggota dewan yang peduli terhadap masyarakat petani di Kecamatan Banjarsari karena berani berhadapan langsung dengan masyarakat dan menampung segala keluhan masyarakat, khususnya masyarakat petani,” ujar Mahpud.
Ucapan terimakasih juga diungkapkan Edi, selaku Ketua Kelompok Pertanian Cahaya Pelangi Tani. Ia mengatakan bantuan bibit diberikan diwaktu yang tepat
“Saya mewakili masyarakat petani di wilayah kecamatan Banjarsari mengucapkan terimakasih atas bantuan bibit yang diberikan, mudah-mudahan bantuan yang diberikan menjadi ladang ibadah bagi yang memberi dan manfaat bagi kami yang menerima,” tukasnya.
Bantuan bibit produktif ini merupakan salah satu bentuk implementasi dari program Kementerian Kehutanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung program penghijauan. Melalui DPR RI Komisi IV, Fraksi Partai NasDem terus berupaya untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat dan meningkatkan kualitas lingkungan
(rhm)
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
