Terasistana.id JAKARTA – Tepuk tangan riuh menggema di Ballroom Hotel Alpha, Pekanbaru, awal Agustus 2025 lalu. Dalam Musyawarah Provinsi Persatuan Sepak Takraw Indonesia (PSTI) Riau, nama Rudianto Manurung SH kembali disebut bulat – tanpa perdebatan, tanpa voting.
Ia terpilih secara aklamasi untuk memimpin PSTI Riau empat tahun lagi, periode 2025–2029. Rudianto berdiri tenang di podium. Jasnya sederhana, kancing atas dibiarkan terbuka.
“Empat tahun kemarin belum menghasilkan apa-apa,” katanya lirih, disambut hening ruangan, Sabtu (11/10/2025).
Kalimat itu bukan basa-basi. Bagi Rudianto, kepemimpinan bukan ajang klaim, melainkan panggilan pengabdian.
Sosok ini memang jauh dari citra pejabat olahraga yang sibuk konferensi pers. Ia lebih sering terlihat di lapangan, berbicara dengan pelatih, memeriksa bola rotan, atau duduk di bangku penonton memantau anak-anak muda yang berlatih di bawah terik matahari.
“Kalau mengurus sepak takraw Riau menjadikan saya miskin, tak apa-apa,” ucapnya suatu kali kepada pengurus.
Kalimat itu terdengar ekstrem, tapi bukan kiasan. Ia sering memakai uang pribadi untuk transportasi atlet, membayar penginapan, bahkan membelikan perlengkapan latihan.
Membangun dari Akar
Ketika pertama kali menjabat Ketua PSTI Riau pada 2021, organisasi itu dalam kondisi nyaris mati suri. Kepengurusan lama vakum, turnamen sepi, dan atlet kehilangan arah. Tapi Rudianto, seorang pengacara yang menekuni olahraga dari hati, memilih mulai dari bawah.
Ia berkeliling ke kabupaten satu per satu – Rokan Hulu, Bengkalis, Indragiri Hilir – membangkitkan kembali semangat pelatih dan pemain. Ia tahu betul, sepak takraw bukan sekadar olahraga, tapi bagian dari identitas Melayu yang mesti dijaga.
“Kalau bukan kita yang merawat, siapa lagi?” ujarnya.
Di masa kepemimpinannya, Rudianto memprioritaskan pembinaan berjenjang. Ia memperbanyak kompetisi lokal, membuka pelatihan usia dini, menggandeng KONI dan Dispora untuk memperkuat infrastruktur. Langkah-langkah kecil itu membuahkan hasil besar.
Dua tahun kemudian, Riau menjadi salah satu daerah penyumbang atlet terbanyak bagi tim nasional sepak takraw Indonesia. Dari tanah Melayu ini lahir nama-nama seperti Muhammad Hafiz dan Wan Annisa, yang menyumbangkan medali emas, perak, dan perunggu di SEA Games 2023 di Kamboja.
“Anak-anak Riau bisa bersaing di level Asia Tenggara,” kata Rudianto dengan nada bangga tapi tertahan.
“Mereka hasil kerja keras pembinaan yang kami tanam sejak awal.” sambungnya.
Rendah Hati dan Altruistik
Prestasi itu membuat namanya diperhitungkan. Tapi Rudianto tetap bersikap sama: sederhana, menolak berlebihan, dan enggan mengklaim kesuksesan pribadi.
“Saya hanya melanjutkan perjuangan orang-orang yang lebih dulu mencintai takraw,” tuturnya.
Sifat altruistiknya – mau tulus berkorban tanpa pamrih serta mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan orang lain daripada diri sendiri — membuat banyak pengurus daerah menaruh hormat. Tak heran, menjelang Munas PB PSTI bulan depan, suara dukungan agar Rudianto maju ke level nasional kian nyaring.
“Beliau punya kerja nyata, bukan hanya pidato,” kata seorang pengurus KONI dari Sumatera Barat.
“Figur seperti ini yang dibutuhkan untuk membawa sepak takraw Indonesia ke level dunia.” sambungnya.
Kabar terkini menyebutkan, dukungan dari Pengprov kepada Rudianto untuk memimpin PB PSTI sudah mencapai lebih dari 50 persen.
Rudianto menanggapinya dengan tenang. Ia tak mau terlihat ambisius. Namun kepada rekan-rekan terdekatnya, ia kerap melontarkan cita-cita yang lebih besar: membawa sepak takraw Indonesia menjuarai Kejuaraan Dunia ISTAF yang digelar empat tahun sekali, serta King’s Cup – turnamen tahunan paling bergengsi di bawah Federasi Sepaktakraw Internasional.
Langkah ke Panggung Nasional
Mimpi itu bukan omong kosong. Di bawah Rudianto, PSTI Riau berhasil menghidupkan kembali kultur latihan dan kompetisi daerah. Ia menanamkan manajemen terbuka, disiplin, tapi tetap kekeluargaan. Setiap pengurus punya tanggung jawab yang jelas, setiap rupiah dana dicatat transparan.
Visinya jika dipercaya memimpin PSTI nasional sederhana tapi jelas: memperkuat pelatnas dengan sistem meritokrasi, menggandeng sponsor jangka panjang, dan memastikan kesejahteraan atlet sebagai prioritas.
“Sepak takraw bukan olahraga kecil. Ini warisan budaya yang bisa jadi kebanggaan bangsa,” bebernya.
Baginya, olahraga Melayu itu bukan sekadar soal medali, tapi soal harga diri. Indonesia, negeri yang menjadi salah satu asal tradisi takraw, sudah seharusnya tak hanya menjadi penonton di arena dunia.
“Kalau anak-anak Riau bisa juara di Asia Tenggara. Maka anak-anak Indonesia bisa juara dunia.” sebutnya.
Sumpah di Lapangan Malam
Suatu malam, selepas rapat di kantor PSTI Riau, Rudianto duduk di kursi plastik di pinggir lapangan. Lampu sorot memantulkan cahaya kuning pucat di bola rotan yang berputar di udara. Beberapa anak muda masih berlatih, tertawa ketika bola jatuh. Rudianto memandang mereka lama.
“Kalau nanti ada di antara mereka berdiri di podium dunia, itu sudah cukup bagi saya,” katanya pelan.
Ia tahu, mungkin tak semua pengorbanannya akan tercatat. Tapi di hatinya, sepak takraw bukan soal penghargaan pribadi – melainkan tentang menyalakan api yang lebih besar.
Dan jika Munas PSTI yang tak lama lagi digelar benar-benar mencari pemimpin yang tak hanya pandai bicara tapi terbukti bekerja, barangkali jawabannya sudah ada di lapangan kecil itu, di bawah sinar lampu temaram, bersama seorang pria yang berjanji siap miskin demi sepak takraw Riau.












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)