Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo
Bupati Sidoarjo H Subandi menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban musibah ambruknya bangunan di Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny, Buduran, Sidoarjo. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah bekerja keras membantu penanganan bencana tersebut.
Sesuai dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo siap mendampingi pondok-pondok pesantren dalam melakukan evaluasi terhadap bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar, ibadah, maupun hunian para santri.
“Pertama-tama, atas nama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, saya menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas musibah yang menimpa Pondok Pesantren Al-Khoziny. Semoga para korban mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah SWT, dan keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan serta kekuatan,” ungkap Bupati Subandi, Selasa (7/10/2025).
Selama proses penanganan musibah, Bupati Subandi terus mendampingi dan memantau langsung pelaksanaan evakuasi bangunan musala Ponpes Al-Khoziny. Sejak hari pertama, Senin (29/9/2025) hingga hari Selasa (7/10/2025), ia berusaha 🤗hadir di lokasi hampir setiap waktu — pagi, siang, sore, bahkan hingga tengah malam. Proses evakuasi yang berjalan tanpa henti 24 jam membuat dirinya ingin memastikan seluruh tim bekerja dengan baik dan kebutuhan para korban terpenuhi.
Pemkab Sidoarjo pun berupaya memberikan pelayanan terbaik. Mulai dari layanan kesehatan, dukungan bagi orang tua santri, penyediaan crisis center, bantuan bagi para relawan, hingga layanan informasi bagi insan media. Semua unsur bekerja bahu-membahu, bergandengan tangan dalam upaya penanganan musibah besar ini.
Bupati Subandi juga menjalin koordinasi intensif dengan berbagai pihak. Mulai dari Polresta Sidoarjo, Dandim Sidoarjo, hingga seluruh anggota Forkopimda Sidoarjo. Sinergi juga terjalin baik antara Pemkab Sidoarjo, Pemprov Jawa Timur, Polda Jatim, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Basarnas, BPBD, dan para relawan dari berbagai lembaga.
“Saya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh pihak yang telah bekerja cepat, sigap, dan penuh kepedulian dalam proses evakuasi serta penanganan musibah ini. Terima kasih kepada TNI, Polri, Basarnas, BNPB, BPBD, Dinas Kesehatan, para relawan, pengasuh dan santri, masyarakat sekitar, serta rekan-rekan media yang terus menyampaikan informasi secara akurat dan menenangkan publik,” ucapnya.
Menurut Bupati Subandi, peristiwa ini menjadi pengingat sekaligus pembelajaran berharga bagi semua pihak. Tak ada satu pun yang menginginkan musibah terjadi. Namun, dari kejadian ini, semua diingatkan kembali akan pentingnya kewaspadaan, kebersamaan, dan kesiapan menjaga keselamatan — terutama di lingkungan pesantren yang menjadi rumah bagi ribuan santri dalam menimba ilmu dan memperdalam iman.
Ia menegaskan kembali, Pemkab Sidoarjo akan mematuhi dan melaksanakan arahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah daerah siap mendampingi pondok pesantren dalam melakukan evaluasi bangunan tempat belajar, beribadah, dan hunian santri.
“Langkah ini menjadi bagian dari upaya bersama agar lingkungan pendidikan di Sidoarjo semakin aman, nyaman, dan layak sebagai tempat tumbuhnya generasi penerus bangsa,” tegasnya.
Di tengah suasana duka ini, Bupati Subandi mengajak semua pihak untuk tidak saling menyalahkan. Menurutnya, saat-saat seperti inilah seluruh warga Sidoarjo diuji untuk tetap saling menguatkan, mendukung, dan menolong satu sama lain.
“Jika ada satu yang kesusahan, maka seluruhnya ikut merasakan. Dan ketika satu bangkit, maka kita semua ikut berdiri bersama,” tuturnya penuh haru.
Bupati Subandi juga kembali menandaskan apresiasi dan rasa terima kasihnya kepada seluruh tim yang telah bekerja tanpa kenal lelah — mulai dari proses evakuasi, penanganan korban, hingga pemulihan pascabencana.
“Terima kasih pula kepada para sahabat media yang telah menjaga keakuratan informasi dan membantu menciptakan ketenangan di tengah masyarakat,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Bupati Subandi berharap dan berdoa semoga Allah SWT selalu melindungi semua pihak, menguatkan para korban, serta menjadikan peristiwa ini sebagai hikmah untuk memperkuat persaudaraan dan solidaritas di Kabupaten Sidoarjo yang kita cintai bersama.
Tomy-Sidoarjo
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
