Terasistana.id Jakarta – Dalam rangka memeperingati Bulan Bahasa dan Sastra Indonesia tahun 2025 yang jatuh pada bulan Oktober. Forhati Nasional menggelar Acara yang bertajuk *Lestari berbudaya, bangga berbahasa : kiprah Forhati untuk Indonesia*.
Kegiatan ini merupakan puncak acara dari serangkaian kegiatan sebelumnya yaitu Lomba Nasional. Dimana meliputi Lomba menulis esai, menulis dan membaca puisi serta membuat video dokumenter.
Acara tersebut juga diikuti oleh peserta dari 27 propinsi seindonesia, lomba ini merupakan sarana untuk menggali potensi para kader dan alumni HMI wati dalam karya intelektual dan daya cipta sastranya.
Setelah melalui proses seleksi ketat oleh para dewan juri yang kompeten dan profesional, akhirnya terpilih para pemenang di masing-masing kategori lomba yaitu :
Lomba video dokumenter : juara I Eka Lestari dan Chessy Damanik, juara II Tatimmatun Nikmah, juara III Lely Wahyuniar.
Untuk kategori lomba puisi pemenangnya adalah : juara I Mas’udah asal Sumenep Jawa-Timur, juara II Resty Abdillah Paryanda asal Tulung Agung Jawa-Timur.
Juara III Kurnia asal Pontianak Kalimantan -Barat, juara harapan I Etik Kurniati asal Boyolali Jawa-Tengaj.
Juara harapan II Imayati Kalean asal Malang Jawa Timur, juara harapan III Nining Sholikhah asal Solo Raya Jawa Tengah.
Sedangan untuk kategori lomba penulisan essay pemenangnya adalah :
Juara 1 diraih oleh Elvi Sumanti dari Forhati Medan Sumatera Utara, disusul Eka Patriani dari Forhati Ogan Ilir Sumatera Selatan sebagai juara 2, Dewi Kartika Sari yang berasal dari Forhati Malang Jawa Timur Malang menempati posisi juara 3. Untuk posisi juara harapan I penulisan essay berasal dari Forhati Serang Banten atas nama Grasi Cantika, juara harapan II diraih oleh Nuzul Fitri Forhati asal Gowa Raya Sulawesi- Selatan, dan HMI Semarang Jawa-Tengah Najwa Husniyatin nadhiroh meraih juara harapan III.
Para pemenang tersebut dinilai unggul dalam semua kriteria atau indikator yang ditetapkan oleh para juri serta dinilai selaras dengan tema yang diberikan oleh panitia.
Hadir dalam gelaran tersebut Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, DR.H.Fadli Zon untuk menyampaikan Orasi Kebudayaan yang banyak menyoroti tentang perkembangan kebudayaan Indonesia baik dalam konteks nasional maupun dalam percaturan budaya global terutama yang relevan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Fadli Zon mengatakan akan terus meningkatkan sumber-sumber ekonomi baru yang berbasis pada kebudayaan. Fadli melihat potensi museum sebagai lembaga kebudayaan sangat potensial menjadi sumber ekonomi baru. Pendapat itu disampaikan oleh beliau di hadapan sekira 300 undangan dari berbagai unsur baik pejabat pemerintah, tokoh nasional, para budayawan, dewan juri, senior alumni HMI, para peserta dari Forhati dan Kohati wilayah seluruh Indonesia, utusan ormas perempuan seindonesia serta undangan lainnya.
“jumlah museum di Indonesia adalah 454 museum per September 2025. Data dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) tersebut menunjukkan bahwa Pulau Jawa, khususnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta, masih menjadi wilayah dengan konsentrasi museum terbanyak,” Katanya, Senin (6/10/2025)
Fadli menegaskan, pihaknya melihat potensi Forhati yang memiliki jaringan yang luas di seluruh Indonesia sangat mungkin diajak membangun kerjasama yang strategis dalam memberdayakan museum sebagai sumber ekonomi baru.
“Saya mempersilakan Ibu Jamilah sebagai pimpinan Forhati untuk bekerja sama memberdayakan museum sebagai pusat-pusat ekonomi baru,” ajaknya.
Koordinator presidium Forhati Nasional, Hj. Jamilah Abdul Gani, SH.M.kn menyatakan siap menerima tawaran tersebut.
“Itu tawaran yang bagus untuk membangun sinergi meneguhkan dan mengembangkan budaya bangsa. Forhati memang bertekad untuk membantu pemerintah melalui berbagai skema kerjasama yang konstruktif,” tegasnya.
Jamilah yang juga anggota DPRD Provinsi Jakarta dari Partai Gerindra itu.
Jamilah berharap semoga Forhati ke depan lebih progresif dan proaktif dalam merespon berbagai dinamika kebangsaan khususnya dalam perkembagan kebudayaan dengan menyuguhkan karya – karya terbaiknya sebagai kontribusi nyata dalam membangun peradaban bamgsa.
Pada kesempatan tersebut, Forhati Nasional juga meluncurkan dua buah buku kolaboratif yaitu kumpulan esai para peserta lomba dengan judul FORHATI UNTUK INDONESIA : Refleksi 80 tahun Indonesia merdeka, dan buku Antologi puisi berjudul PEREMPUAN PENYULAM DOA yang secara resmi.
Buku tersebut merupakan karya para penulis Forhati dan Kohati dari seluruh wilayah Indonesia yang menyoroti perjalanan kebangsaan dan kemerdekaan Indonesia dari beragam persfektif baik sosial, ekonomi, politik, hukum dan isu – isu keperempuanan.
Jamilah sangat mengapresiasi antusiasme para peserta, dukungan para senior KAHMI dan Forhati serta kekompakan para panitia dalam upaya terbitnya kedua buku tersebut terutama atas kehadiran presidium Majelis Nasional KAHMI, DR.Romo syafi’ie yang sekaligus Wakil Menteri Agama Republik Indonesia, berbagai gelaran acara tersaji dalam acara puncak ini termasuk pembacaan puisi dengan ekspresi yang memukau oleh para tokoh diantaranya Kepala BPOM RI, prof.Taruna Ikrar, Ketua KOWANI dan pakar BRIN Prof.Siti Zuhro.
“Saya berharap karya ini dapat menjadi legacy yang positif dalam membangun dan merawat karakter dan budaya intelektualitas para kader dan alumni HMI. Diantaranya menjadi tambahan pilihan referensi suara perempuan Muslimah untk kemajuan negeri. Selanjut semoga dapat diimplementasikan menjadi kontribusi nyata dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat”, tutupnya.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")