Terasistana.id,Jakarta
Medan,
02/10/2025.
Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution menilai,Universitas Prima Indonesia (UNPRI) telah menunjukkan komitmen untuk menyiapkan lulusannya masuk ke dalam dunia kerja. Ini tercermin dari penandatangan MoU Campus Hiring antara UNPRI dengan PT Basic International Sumatera pada 24 April 2025 yang menjadi langkah konkret menjembatani para mahasiswa dan alumni UNPRI ke dunia industri.
“Inilah bukti nyata bahwa UNPRI tidak hanya fokus pada pendidikan akademis,tetapi juga pada relevansi lulusan kebutuhan dunia kerja,”kata Gubsu diwakili Wagubsu H Surya pada wisuda lulusan UNPRI periode IX tahun 2025,pada Rabu (01/10/2025),di Kampus Utama UNPRI,Jalan Sampul Medan.
Lulusan UNPRI yang diwisuda terdiri dari Program Diploma,Sarjana, Magister dan Program Doktor. Wisuda yang berlangsung hingga Kamis (2/10/2025) itu dipimpin Rektor UNPRI Prof. Dr. Chrismis Novalinda Ginting, M.Kes. Hadir di wisuda itu sekaligus memberikan sambutan,Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Kesehatan yang juga Penasihat Akademik UNPRI Letnan Jenderal TNI (Purn.) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto,Sp.Rad (K).
Pemprov Sumatera Utarasendiri,kata Gubernur,terus berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan membuka peluang kerja,serta memperkuat ekosistem inovasi dan kewirausahaan. “Kami berharap para lulusan UNPRI dapat menjadi bagian penting dari proses pembangunan tersebut,”katanya.
Gubernur Sumatera Utara kemudian berpesan kepada para wisudawan. Pertama,jangan pernah berhenti belajar,karena ilmu pengetahuan terus berkembang. Kedua,gunakan ilmu untuk kebaikan. Gelar akademik akan bermakna apabila digunakan untuk memberi manfaat,bukan hanya bagi diri sendiri tetapi juga bagi masyarakat luas.
Ketiga,kata Gubernur,jaga integritas dan karakter. Kecerdasan tanpa kejujuran akan kehilangan makna. Dunia membutuhkan generasi yang berilmu sekaligus berakhlak mulia.
Keempat,bangun jejaring dan kolaborasi. Di era sekarang, keberhasilan bukan lagi semata-mata hasil kerja individu,melainkan hasil sinergi dengan banyak pihak.
Kesempatan yang sama Penasihat Khusus Presiden RI Bidang Kesehatan Letnan Jenderal TNI (Purn) Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto,Sp.Rad (K) dalam sambutannya mengatakan, wisuda bukan tonggak akhir pembelajaran bagi seseorang yang telah menyelesaikan studinya. “Tapi melainkan menjadi pintu awal memasuki dunia kerja dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan,” ucap Prof. Dr. Terawan.
Prof. Dr. Terawan juga berharap agar wisudawan/i UNPRI harus tetap semangat menuntut ilmu dan membuka lapangan kerja baru. “Mari kita bersama-sama menuju Indonesia Emas,”kata Prof. Dr. Terawan.
Dokter spesialis radiologi konsultan, yang juga dikenal sebagai ahli terapi “cuci otak” untuk pasien stroke ini menilai,UNPRI luar biasa karena telah memiliki tujuh program pendidikan spesialis. “UNPRI tidak main-main menunjukkan prestasinya di Sumut dan mendukung program pemerintah dengan menambah fasilitas pendidikan dokter,dokter spesialis dan perawat,”kata mantan Menteri Kesehatan ini.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
