Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Berkomitmen untuk dapat menurunkan AKI ( Angka Kematian Ibu ), AKB ( Angka Kematian Bayi ), dan Stunting, melalui kegiatan “Gerakan Ibu Hamil Sehat ” Di harapkan dapat menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Balita dan Stunting di Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025” kegiatan upaya ini dalam bentuk edukasi untuk dapat tersampaikan kepada masyarakat. Karena Kabupaten Sidoarjo memiliki populasi ibu hamil cukup tinggi setiap tahunnya sehingga tantangan yang dihadapi masih adanya risiko Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta prevalensi stunting yang harus ditekan.
Melalui kegiatan yang di selenggarakan di Pendopo Delta Wibawa, Kamis 25/09/2025 ini, Ketua TP PKK Kabupaten Sidoarjo Hj.Sriatun Subandi mengajak untuk berkomitmen bersama untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama pada ibu dan anak. Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Balita (AKB) dan stunting termasuk indeks penilaian kinerja pembangunan kesehatan, khususnya dalam hal penurunan angka kematian ibu dan balita, serta pencegahan stunting pada anak-anak.
“Kesehatan ibu hamil sangat menentukan kualitas generasi mendatang. Ibu yang sehat, cukup gizi, bebas anemia, dan mendapatkan layanan kehamilan yang optimal akan melahirkan bayi yang sehat, kuat, serta tumbuh kembang yang optimal,”kata dr.Sriatun saat membuka acara
Pada kegiatan yang dihadiri oleh Ibu Hamil Kader Kesehatan serta Kader PKK ini diimplementasikan dalam mewujudkan ibu hamil yang sehat dan berpengetahuan serta mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan sebagai salah satu upaya pencegahan stunting sejak sebelum bayi dilahirkan.
Memiliki makna strategis melalui gerakan ini, mengajak seluruh ibu hamil untuk :
Melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin minimal 6 kali di fasilitas kesehatan.
Memenuhi kebutuhan gizi seimbang, termasuk konsumsi tablet tambah darah.
Menghindari faktor risiko kehamilan dengan deteksi dini oleh tenaga kesehatan.
Mempersiapkan persalinan aman dengan pendampingan tenaga medis.
Menjaga kesehatan mental dan lingkungan, karena ibu sehat akan melahirkan generasi yang sehat pula.
Melalui Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo terus berkomitmen menurunkan AKI, AKB, dan stunting dengan program terintegrasi, di antaranya:
Gerakan Cegah Stunting Ibu Hamil Sehat
Kelas Ibu Hamil dan P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi, Penguatan peran bidan desa dan kader posyandu, Pendampingan Kader Kesehatan bagi Ibu Hamil resiko tinggi
Serta kerjasama lintas sektor melalui Fatayat, PKK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.
“Harapan besar kami, melalui gerakan ini Sidoarjo dapat semakin menurunkan angka kematian ibu dan bayi, sekaligus mempercepat penurunan stunting, sehingga di masa depan, generasi Sidoarjo tumbuh lebih sehat, lebih cerdas, dan siap menjadi SDM unggul yang membanggakan bangsa”,pungkasnya.
Tommy-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
