Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
19/09/2025.
Dalam rangka Pelaksanaan Giat Bakti Teritorial Prima,HUT ke-80 TNI Tahun 2025, Kodim 0504/Jakarta Selatan pada Jum’at (19/09/2025) merenovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) milik Bapak Ahmid yang berlokasi di Jln. Ikhlas Rt 07-Rw 08,Kelurahan Kebagusan,Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Pengerjaan renovasi direncanakan mulai pada hari ini Jumat,19 September 2025,hingga tanggal 22 September 2025,dengan melibatkan Babinsa Jajaran Kodim 0504/Jakarta Selatan bersama warga setempat. kegiatan Karya Bakti digelar dengan penuh semangat gotong royong, mereka bersama-sama melakukan renovasi rumah bapak Ahmid yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan program RTLH.
Renovasi menyasar pada tembok yang jebol,plafon yang sudah rapuh dan lantai yang amblas,sebagai bagian dari tahap awal pembangunan, material berupa semen,hebel dan triplek plafon. juga telah tiba di lokasi untuk mendukung proses renovasi selanjutnya.
Program RTLH ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat,khususnya dalam upaya peningkatan kualitas hidup warga melalui pembangunan hunian yang layak,sehat,dan aman.
Kegiatan ini sekaligus menjadi aksi nyata kehadiran TNI dalam mengatasi kesulitan rakyat,hal tersebut disampaikan oleh Danramil 03/Pasar Minggu Mayor Kav Sugiarto dilokasi renovasi RTLH. “Hari ini Kita sudah mulai merenovasi Rumah Tidak Layak Huni,milik bapak Ahmid yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan program RTLH,untuk target kami perkirakan pelaksanan selama empat hari renovasi selesai,”ucap Danramil.
“Program rehab RTLH ini bertujuan untuk meningkatkan kelayakan hidup bagi masyarakat yang kurang mampu, kami berharap nantinya bayak pihak- pihak yang peduli sehingga libih bayak lagi rumah warga yang tidak layak huni di renovasi sehingga mereka dapat menempati hunian yang layak, sehat, dan aman,”lanjutnya
Sementara itu bapak Ahmid sangat bersyukur dan tidak menyangka akan mendapat bantuan perbaikan rumah miliknya. “Saya tidak menyangka mendapat bantuan sehingga rumah kami yang memang sudah tidak layak huni direnovasi,saya bersama keluarga sangat bersyukur dan berterima kasih kepada TNI yang telah membantu memperbaiki rumah kami,” ucapnya.
Git-Pendim 0504/JS.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
