Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo,
16/09/2025.
Komandan Komando Distrik Militer (Dandim) 0816/Sidoarjo Letkol Czi Shobirin Setio Utomo,S.H.,M.Han. bersama Bupati Sidoarjo Subandi dan Kapolres Sidoarjo Kombes Pol Christian Tobing hadiri peresmian Deltras FC Sidoarjo dan perkenalkan 35 pemain yang akan mengarungi kompetisi Championship atau Liga 2 musim 2025/2026,pada Minggu (14/09/2025).
CEO Deltras FC Amir Burhanudin menegaskan bahwa tim sudah melakukan persiapan panjang dan maksimal. Target utama yang dipatok manajemen adalah bersaing di papan atas Wilayah Timur. “Tentu dengan persiapan panjang yang sudah dijalani, kami menargetkan untuk bertengger di papan atas klasemen Wilayah Timur,” ujar Amir saat peresmian skuad.
Amir menjelaskan,komposisi tim kali ini cukup berimbang. Sekitar 50 persen skuad berasal dari pemain musim lalu, ditambah 11 pemain muda berusia di bawah 20 tahun. Menurutnya, kombinasi ini membuat Deltras semakin optimistis bisa menjalani musim dengan baik. Ia juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari berbagai pihak,termasuk Deltamania selaku suporter setia, serta Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
Bupati Sidoarjo Subandi dalam kesempatan tersebut menyampaikan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung tim kebanggaan kota Delta. Salah satunya melalui komunikasi intens terkait biaya sewa Stadion Gelora Delta Sidoarjo. “Kami ingin memberikan dukungan nyata. Harapannya,Deltras bisa lolos ke kasta tertinggi,Super League,”ucap Subandi.
Deltras FC akan melakoni laga perdana Championship 2025/2026 dengan bertandang ke markas Persela Lamongan pada 15 September 2025. Dalam kompetisi Wilayah Timur, Deltras akan bersaing dengan sejumlah tim kuat,termasuk Barito Putera,PSS Sleman,serta PSIS Semarang yang baru saja terdegradasi dari Liga 1.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
