Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
13/09/2025.
Uskup TNI-Polri, Kardinal Ignatius Suharyo, menunjukkan keteladanan luar biasa dengan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Retret dan Ziarah Ordinariatus Castrensis Indonesia (OCI) 2025 bagi umat Katolik di lingkungan TNI-Polri,dari 9 September hingga 12 September. Kehadirannya menjadi sumber semangat sekaligus penguatan rohani bagi para peserta.
Meski agenda berlangsung padat sejak hari pertama,Kardinal Suharyo tetap hadir dalam setiap sesi tanpa mengenal lelah. Ia menyapa peserta, memberikan pengajaran,serta terlibat langsung dalam doa dan diskusi yang digelar sepanjang retret.
Salah satu peserta,Kolonel (KH) Ignatius Pundjung,mengaku sangat terkesan dengan sikap rendah hati Kardinal. “Saya merasa sangat kagum dengan Kardinal. Beliau hadir dari awal sampai akhir,tanpa lelah, dan selalu memberikan energi positif kepada kami semua,”ujar Punjung, pada Sabtu (13/09/2025).
Kehadiran Kardinal tidak hanya memberi teladan dalam komitmen pastoral,tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan di antara rohaniwan dan umat Katolik di lingkungan TNI-Polri. Semangat pengabdian dan ketekunannya menjadi peneguhan nyata bahwa pelayanan sejati lahir dari kesetiaan dan kerendahan hati.
Ketua Panitia,Irjen Pol (Purn) Heribertus Dahana,menegaskan bahwa apa yang dilakukan Kardinal Suharyo layak dijadikan inspirasi bagi seluruh pelayan umat di Keuskupan TNI-Polri. “Teladan yang ditunjukkan oleh Bapak Kardinal melalui kehadirannya secara penuh dari awal acara hingga memimpin Misa Ekaristi penutupan,menjadi contoh nyata bagaimana semangat dan komitmen para romo,baik organik maupun pasyanmilpol,serta para katekis/rohkat,harus dijalankan dengan kesungguhan dan tanggung jawab. Dengan demikian,slogan 100% Katolik dan 100% Indonesia benar-benar dapat dirasakan oleh seluruh umat,” ungkapnya.
Heribertus menambahkan,retret dan ziarah OCI bukan hanya memperteguh iman para prajurit dan bhayangkara di lingkungan TNI-Polri,tetapi juga menumbuhkan jiwa tangguh serta nilai integritas dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.
Dengan pendampingan penuh dari Uskup TNI-Polri,retret dan ziarah OCI 2025 ini diharapkan semakin meneguhkan iman serta memperkuat semangat pengabdian peserta dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
