Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
13/09/2025.
Pasca bencana banjir besar yang melanda wilayah Bali pada 10 September 2025,berbagai upaya penanggulangan terus dilakukan. Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana,Kolonel Inf Widi Rahman, S.H.,M.Si.,dalam keterangan tertulisnya,pada Jumat (12/09/2025) menyampaikan bahwa berdasarkan data BPBD Provinsi Bali,banjir tersebut menimbulkan dampak cukup luas dengan korban jiwa dan kerusakan infrastruktur di sejumlah daerah.
Hingga saat ini,tercatat 18 orang meninggal dunia dan 5 orang masih dalam pencarian. Korban meninggal terbanyak berada di Kota Denpasar sebanyak 12 orang,disusul Kabupaten Gianyar 3 orang, Jembrana 2 orang, dan Badung 1 orang.
Selain korban jiwa, banjir juga mengakibatkan kerusakan serius pada infrastruktur. Tercatat 163 titik banjir, 64 titik tanah longsor,35 titik pohon tumbang,2 jembatan rusak,3 jalan rusak,serta 21 titik kerusakan pada penyengker,saluran irigasi,ruas jalan, dan senderan di berbagai wilayah.
Terkait pengungsian,188 warga Denpasar harus mengungsi ke enam lokasi,di antaranya SD 25 Pemecutan, Banjar Sedana Merta Ubung,Banjar Dakdakan Peguyangan,Banjar Kesambi Kesiman,Pulau Misol,dan Banjar Tohpati Kesiman Kertalangu.
Sementara itu,di Kabupaten Jembrana, BPBD telah mengoperasikan dua dapur umum,masing-masing untuk 350 orang di BPBD Jembrana dan 3.000 orang di Pengambengan.
Dalam rangka membantu penanggulangan bencana ini,TNI AD melalui Kodam IX/Udayana telah mengerahkan prajuritnya untuk melakukan evakuasi korban, distribusi logistik,hingga pendirian posko pengungsian darurat. Personel Kodam juga bersinergi dengan BPBD,Polri, pemerintah daerah,dan relawan untuk memastikan keamanan serta kelancaran jalur distribusi bantuan bagi masyarakat terdampak.
Kolonel Inf Widi Rahman menegaskan bahwa komitmen TNI AD untuk selalu hadir di tengah rakyat dalam kondisi apapun,khususnya saat terjadi bencana alam. “Dengan prinsip cepat, tepat,dan responsif,Kodam IX/Udayana akan terus mengoptimalkan kemampuan personel serta peralatan guna mendukung percepatan pemulihan masyarakat pasca banjir di Bali,”ujar Kapendam.
Kapendam,menambahkan bahwa kondisi di sejumlah wilayah saat ini sudah mulai berangsur membaik. Aktivitas masyarakat perlahan kembali berjalan,bahkan di beberapa pasar, pedagang sudah tampak membuka lapak dan berjualan. “Kami mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak panik. Segala bentuk kerusakan akibat banjir agar segera dilaporkan ke posko terdekat untuk didata,sehingga dapat ditangani secara cepat dan tepat,”ungkap Kapendam.
Hingga kini,upaya pencarian korban, pemulihan infrastruktur,serta penyaluran bantuan masih terus dilakukan secara terpadu. Kodam IX/Udayana memastikan akan terus berada di garis depan mendampingi masyarakat hingga situasi benar-benar pulih.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
