Terasistana.id,Jakarta
Denpasar,
12/09/2025.
Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto selaku Pangkogasgabpad Pam VVIP memimpin langsung pengamanan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia,Gibran Rakabuming Raka di Bali,pada Jumat (12/09/2025).
Fokus kunjungan Wapres adalah meninjau lokasi terdampak banjir serta posko pengungsian,di antaranya Banjar Tohpati (Denpasar Timur) dan Banjar Sedana Mertha (Ubung, Denpasar Utara). Wapres juga menyalurkan bantuan makanan siap saji dan menyempatkan diri menyapa para pengungsi.
Dalam dialognya,Wapres Gibran mengajak masyarakat untuk tetap sabar dan tabah menghadapi musibah. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah akan membantu kerugian yang dialami warga, termasuk mempermudah pengurusan dokumen yang hanyut serta memastikan anak-anak tetap bisa bersekolah. Selain itu,Wapres turut mengunjungi rumah duka korban banjir di Monang Maning,Denpasar Barat.
Pengamanan ketat dilaksanakan sejak kedatangan Wapres di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai hingga seluruh rangkaian kegiatan selesai. Pangdam IX/Udayana bersama unsur Forkopimda Bali mendampingi langsung jalannya kunjungan untuk memastikan keamanan,ketertiban,dan kelancaran agenda kenegaraan.
Kapendam IX/Udayana Kolonel Inf Widi Rahman,S.H.,M.Si.,menegaskan bahwa pengamanan VVIP adalah tugas strategis yang dilaksanakan secara optimal. “Seluruh jajaran TNI- Polri dan instansi terkait berkolaborasi untuk menjamin keamanan serta kelancaran kegiatan Wapres di Bali. Hal ini sekaligus menunjukkan kesiapan Kodam IX/Udayana dalam menjalankan peran pengamanan wilayah,”ujarnya.
Dengan kesiapan yang matang, kunjungan kerja Wakil Presiden RI di Bali berjalan aman,tertib,dan lancar. Kehadiran Pangdam IX/Udayana bersama Forkopimda mencerminkan sinergi dalam menjaga stabilitas wilayah sekaligus mendukung kelancaran agenda kenegaraan.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
