Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
12/09/2025.
Hujan deras yang mengguyur wilayah Bali selama dua hari terakhir menyebabkan banjir di sejumlah titik permukiman padat.
Sejumlah titik yang dikepung banjir adalah di wilayah Denpasar Barat. Kawasan Pura Demak,Monang- Maning,Tegal Kerta,hingga Pasar Kumbasari terendam air sejak dini hari hingga Rabu pagi (10/09/2025).
Merespons situasi tersebut,Pangdam IX/Udayana,Mayjen TNI Piek Budyakto langsung menginstruksikan pengerahan personel dari Kodim 1611/Badung.
Puluhan Prajurit yang dikerahkan dilengkapi dengan empat uunit perahu karet jenis LCR (Landing Craft Rubber Boat) untuk membantu masyarakat yang terdampak. Puluhan prajurit yang dikerahkan itu dipimpin langsung oleh Dandim 1611/Badung,Kolonel I Putu Tangkas Wiratawan.
“Untuk sementara kami fokuskan personel di kawasan Pasar Kumbasari, Jalan Gajah Mada Denpasar, mengingat dampaknya cukup parah. Kami berharap banjir segera surut sehingga aktivitas masyarakat bisa kembali normal,”ujarnya.
Sementara itu,Kepala Penerangan Kodam IX/Udayana,Kolonel Inf Widi Rahman dalam keterangannya menyampaikan bahwa keterlibatan prajurit TNI di lapangan merupakan wujud nyata kepedulian Kodam IX/Udayana terhadap keselamatan masyarakat.
Para prajurit yang dikerahkan bergabung dengan tim dari instansi lainnya. “Pangdam IX/Udayana menekankan agar seluruh prajurit senantiasa sigap dan cepat tanggap dalam menghadapi bencana alam yang terjadi di wilayah Bali Nusra. Kehadiran TNI di tengah masyarakat diharapkan dapat memberikan rasa aman serta membantu mempercepat pemulihan situasi,”tegas Kapendam.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
