Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,09/09/2025.
Komandan Rumkital Marinir Cilandak Kolonel Laut (K) drg. Muh. Arifin,Sp.Ort., M.Tr.Opsla.,mewakili Marinir TNI Angkatan Laut menjadi delegasi dalam ajang prestisius Kongres Dokter Gigi Militer Sedunia yang digelar di Xi’an,China,pada 5-8 September 2025.
Acara tahunan ini dihadiri oleh lebih dari 30 negara yang mengirimkan delegasi masing-masing untuk bertukar pengalaman serta memperbarui pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran gigi militer,pada Selasa (09/09/2025)
Kehadiran Kolonel Laut (K) drg. Muh. Arifin,Sp.Ort.,M.Tr.Opsla. sebagai pimpinan delegasi sekaligus narasumber, menegaskan peran aktif Indonesia dalam diplomasi militer dan pengembangan ilmu pengetahuan di tingkat global. Partisipasi aktif dari delegasi Indonesia,termasuk sebagai pembicara dalam forum internasional tersebut, menjadi bukti komitmen TNI AL dalam mengikuti perkembangan ilmu kedokteran gigi militer global.
Kongres kali ini menyoroti berbagai inovasi mutakhir,salah satunya adalah keberhasilan China dalam mengembangkan robot implan gigi yang telah mendapatkan sertifikasi untuk diekspor mulai tahun ini.
Robot ini mampu melakukan prosedur implan secara otomatis menggunakan teknologi canggih seperti pemindaian Cone Beam Computed Tomography (CBCT) dan oral scanner,yang terlebih dahulu menganalisis kondisi pasien sebelum proses implan dilakukan. Langkah ini menjadi lompatan besar dalam dunia kedokteran gigi, khususnya di ranah militer,yang menuntut efisiensi dan presisi tinggi dalam penanganan medis.
Kongres Dokter Gigi Militer Sedunia di Xi’an,China selain menjadi ajang strategis pertukaran gagasan dan pengalaman profesional antar dokter gigi militer dari berbagai negara, sekaligus sarana peningkatan kapasitas dan profesionalisme dalam bidang kedokteran gigi militer.
Kegiatan ini tidak hanya mencetak generasi tenaga medis militer yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan, tetapi juga memfasilitasi pengembangan program-program internasional serta pembaruan teknologi dan metode ilmiah terkini.
Git-Red.










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

