Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
02/09/2025.
Forum Koordinasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Selatan dan organisasi masyarakat (ormas) melakukan deklarasi “Jaga Jakarta” untuk meningkatkan keamanan, terutama saat unjuk rasa di wilayahnya. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Gelatik Utama Kantor Walikota Administrasi Jakarta Selatan,pada Senin (01/09/2025).
Deklarasi diikuti Walikota Administrasi Jakarta Selatan,M Anwar,Kapolres Metro Jakarta Selatan,Kombes Nicolas Ari Lilipaly,Dandim 0504/Jaksel,Letkol Inf Amaraldo Cornelius dan Kepala Imigrasi Jakarta Selatan Bugi Kurniawan,Kepala Kantor Kementerian agama Jakarta Selatan, Yunus Hasyim,Kepala Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Agus Akhyudi.
Kemudian turut hadir Wakil Walikota Administrasi Jakarta Selatan, Ali Murthadho,Sekretaris Kota Jakarta Selatan,Mukhlisin, perwakilan UKPD di lingkungan Kota Jakarta Selatan dan seluruh Organisasi Masyarakat (Ormas) di wilayah Jakarta Selatan. Pada kesempatan itu,M Anwar juga memberikan santunan kepada 100 anak yatim.
M Anwar,mengatakan,deklarasi ini bertujuan mengajak semua elemen masyarakat dan unsur pemerintah bersama-sama menjaga kondusifitas dan stabilitas wilayah khususnya Jakarta Selatan. “Deklarasi ini kita lakukan untuk menjaga wilayah agar tetap kondusif agar masyarakat bisa beraktivitas sebagaimana mestinya,” katanya.
Pentingnya deklarasi ini,lanjutnya, karena mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan itu tidak serta merta menjadi tugas dan tanggung jawab aparat keamanan dan pemerintah,tapi juga merupakan kewajiban bagi semua masyarakat serta dibutuhkan kesadaran dari masing-masing individu. “Kami mengajak seluruh warga untuk sama- sama merapatkan barisan dalam menjaga lingkungan kita dari aksi-aksi anarkis oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,”ucapnya.
Ia berharap,kepada semua pihak agar dapat menahan diri dan tidak mudah terprovokasi dengan isu-isu negatif yang berkembang di media sosial, serta lebih selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi termasuk membangun sikap kritis terhadap setiap informasi yang diterima. “Mari sama-sama kita menggelorakan semangat Jaga Jakarta. Karena bagaimanapun masyarakat adalah garda terdepan dalam menjaga keberlanjutan Jakarta,”pungkasnya.
Sementara,Kapolres Jakarta Selatan, Kombes Nicolas Ary Lilipaly, menuturkan,dengan bergandengan tangan serta beriringan bersama masyarakat untuk saling bahu- membahu memelihara kamtibmas, tentunya akan membuat terciptanya situasi kondusif semakin cepat pulih di Jakarta. “Total di wilayah Jakarta Selatan ada delapan pos kami yang hancur,namun bisa kami pastikan situasi saat ini khususnya di Jakarta Selatan aman dan kondusif,” tandasnya.
Sementara,Dandim 0504/Jaksel Letkol Inf Amaraldo Cornelius,mengatakan, kondusifitas wilayah bukan hanya tanggung jawab aparatur pemerintah, tetapi juga peran warga sangat dibutuhkan. “Untuk itu,saya berpesan agar kerjasama antar Forkopimko serta para ormas dan masyarakat bersatu pada menjaga keamanan dan kenyamanan wilayah,”tambahnya.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
