Terasistana.id,Jakarta
Lamandau,
30/08/2025.
Komandan Kodim 1017/Lmd,Letkol Arm Ady Kurniawan,M.Han.,bersama Bupati Lamandau,Rizky Aditya Putra,S.E., M.M.,dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Lamandau menghadiri kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) Serentak dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia.
Acara ini dilaksanakan di halaman Kantor Kecamatan Bulik,Jalan Batu Batanggui,Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik,Kabupaten Lamandau,dan mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang hadir, pada Sabtu(30/08/2025).
Dalam kegiatan GPM,disediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga terjangkau,antara lain :
Beras PSHP kemasan 5 kg sebanyak 700 sak dengan harga Rp60.000 per sak.
Minyak goreng kemasan 1 liter sebanyak 120 liter dengan harga Rp15.000 per liter.
Bawang merah kemasan 1 kg sebanyak 56 kg dengan harga Rp35.000 per kg.
Bawang putih kemasan 1 kg sebanyak 38 kg dengan harga Rp30.000 per kg.
Gula pasir kemasan 1 kg sebanyak 150 kg dengan harga Rp18.000 per kg.
Dandim 1017/Lmd Letkol Arm Ady Kurniawan,M.Han.,menyampaikan bahwa kegiatan pangan murah ini merupakan bentuk kepedulian bersama antara TNI,pemerintah daerah,dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok.
“Gerakan Pangan Murah ini menjadi wujud nyata sinergi kita semua untuk membantu masyarakat. Harapannya, dengan adanya pasar murah ini, beban masyarakat bisa berkurang sekaligus menjaga daya beli di tengah situasi ekonomi yang dinamis,”tegas Dandim 1017/Lamandau.
Senada,Bupati Lamandau Rizky Aditya Putra,S.E.,M.M.,menuturkan bahwa kegiatan GPM serentak ini adalah bagian dari program nasional yang dilaksanakan serentak di seluruh daerah,termasuk Lamandau. “Langkah ini kita lakukan untuk mengendalikan inflasi,menjamin ketersediaan pangan, sekaligus memberikan kesempatan bagi masyarakat mendapatkan bahan pokok dengan harga lebih murah,”ujar Bupati.
Masyarakat tampak antusias berbelanja di lokasi kegiatan. Sejumlah warga mengaku sangat terbantu dengan adanya Gerakan Pangan Murah karena harga kebutuhan sehari-hari dapat diperoleh lebih.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
