Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
29/08/2025.
Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto memerintahkan Operasi Bantuan Kemanusiaan untuk masyarakat Gaza agar dilanjutkan sebagai bentuk konsistensi Indonesia dalam membantu rakyat Gaza. Meskipun sebelumnya direncanakan misi terakhir selesai pada 28 Agustus 2025.
Dengan bergabungnya pesawat Hercules C-130 A-1343 yang tiba di Yordania pada Kamis (28/8),Satuan Tugas (Satgas) Garuda Merah Putih II semakin siap menyalurkan bantuan bagi warga Gaza yang terdampak konflik.
Hingga Jumat (29/8),total logistik yang telah diterjunkan mencapai 91,4 ton atau setara 520 bundel yang didistribusikan secara bertahap melalui metode airdrop.
Dua pesawat C-130 J Super Hercules TNI AU,A-1339 dan A-1344,dalam dua hari terakhir berada dalam status standby di pangkalan,siap melanjutkan misi segera setelah izin terbang diperoleh. Semangat dan dedikasi prajurit Satgas tetap terjaga, menunjukkan komitmen penuh untuk membantu masyarakat Gaza.
Ke depan,rencana ferry flight tiga pesawat Hercules menuju Mesir akan dilaksanakan pada 31 Agustus 2025. Selanjutnya,konsolidasi dan koordinasi dengan Angkatan Udara Mesir dijadwalkan pada 1 September 2025, diikuti misi airdropping yang berlangsung mulai 2 hingga 20 September 2025.
Panglima TNI menekankan bahwa perpanjangan operasi ini serta kehadiran tambahan armada semakin memperkuat komitmen Indonesia dalam misi kemanusiaan internasional. TNI hadir bukan hanya sebagai garda pertahanan,tetapi juga sebagai duta bangsa dalam diplomasi pertahanan dan solidaritas global. Satgas Garuda Merah Putih II akan terus berupaya memberikan bantuan yang dibutuhkan bagi warga Gaza yang terdampak konflik.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
