Terasistana.id,Jakarta
Jakarta,
26/08/2025.
Langit Gaza kembali disapa sayap Garuda Merah Putih. Pada hari ke-6 pelaksanaan operasi airdrop kemanusiaan,pada Minggu (24/08/2025),dua pesawat C-130J Super Hercules TNI Angkatan Udara berhasil menembus awan gelap dan debu di tengah situasi konflik yang masih membayangi Distrik Sabra dan Zeitoun.
Dalam misi tersebut,Satgas Merah Putih II berhasil menerjunkan sebanyak 9,9 ton logistik berisi makanan,obat-obatan,serta kebutuhan darurat lainnya. Seluruh paket bantuan berhasil dijatuhkan tepat di titik sasaran yang telah ditentukan guna memperkuat harapan masyarakat Gaza yang tengah berjuang bertahan di tengah krisis.
Dengan keberhasilan airdrop hari ini, hingga hari ke-6 pelaksanaan operasi, Satgas Merah Putih II telah menyalurkan total 71,6 ton bantuan kemanusiaan. Setiap kilogram logistik yang diterjunkan merupakan wujud nyata kepedulian dan kasih sayang bangsa Indonesia kepada rakyat Palestina.
Partisipasi TNI AU dalam misi kemanusiaan multinasional ini bukan hanya menunjukkan profesionalisme prajurit udara,tetapi juga mencerminkan TNI AU yang AMPUH (Adaptif,Modern,Profesional,Unggul dan Humanis) sebagaimana ditekankan Kasau Marsekal TNI M. Tonny Harjono, S.E., M.M.
Kehadiran Super Hercules di langit Gaza sekaligus menegaskan peran strategis TNI AU dalam mendukung diplomasi internasional Indonesia, membawa pesan bahwa bangsa ini senantiasa hadir dan setia bersama Palestina.
Git-Dispenau.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
