Terasistana.id,Jakarta
Jember, –
Polres Jember serius dalam perang melawan narkoba. Hal itu dibuktikan dengan digelarnya Latihan Pra Operasi (Latpra Ops) Tumpas Narkoba Semeru 2025 di Aula Rupatama Mapolres Jember, Selasa sore, (26/8/2025).
Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kabag Ops Polres Jember, Kompol Istono, yang hadir mewakili Kapolres Jember, AKBP Bobby A. Condroputra. Dalam arahannya, Kapolres menegaskan pentingnya operasi ini sebagai upaya penanggulangan peredaran dan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, serta obat terlarang lainnya, khususnya dalam rangka cipta kondisi pasca peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Jawa Timur.
Latpra Ops yang dimulai dari tanggal 30 Agustus hingga 10 September 2025 ini akan melibatkan 105 personel Polres Jember dari berbagai fungsi. Target operasi yang dipasang cukup jelas, yaitu mengungkap minimal 3 kasus narkoba, dengan harapan bisa mencapai lebih dari target atau over prestasi.
Kapolres Jember melalui Kabag Ops menekankan poin penting kepada personel:
Tidak melakukan pelanggaran sekecil apa pun, terutama tindakan transaksional selama operasi.
Target operasi wajib terpenuhi, bahkan kalau bisa lebih, karena pada tahun 2024 target belum tercapai.
Fokus pada pengungkapan kasus berkualitas, mengingat operasi ini bukan kegiatan rutin.
Meningkatkan kedisiplinan dan kerja sama antar-satgas.
Memaksimalkan penggunaan aplikasi pelaporan agar data yang masuk valid, akurat, dan real-time melalui WS dan SOT.
“Operasi ini tidak main-main. Kita harus bekerja maksimal, jangan sampai ada celah, karena narkoba adalah musuh bersama yang merusak generasi bangsa. Target wajib tercapai bahkan kalau bisa lebih,” tegas Kapolres dalam arahannya yang disampaikan Kompol Istono.
Dengan meningkatnya kasus narkoba dibanding tahun sebelumnya, Polres Jember berkomitmen menjadikan Operasi Tumpas Narkoba Semeru 2025 sebagai momentum untuk menekan peredaran barang haram tersebut sekaligus menjaga kondusifitas kamtibmas di wilayah hukum Jember.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
