Terasistana.id, Jakarta
Jakarta,
23/08/2025.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Pakistan
Letjen TNI (Purn) Chandra Warsenanto Sukotjo,M.Sc.,pada Jum’at (22/08/2025) menyerahkan Surat Kepercayaan Presiden RI Jenderal TNI (Purn) Prabowo Subianto kepada Presiden Pakistan Asif Ali Zardari.
Menurut keterangan tertulis KBRI di Islamabad,pada Sabtu (23/08/2025), Duta Besar RI Chandra,yang mengenakan pakaian adat Teluk Belanga dan didampingi isteri Tamara Yuanita Sukotjo,dijemput oleh pejabat protokol Kementerian Luar Negeri Pakistan dari Wisma Duta Besar di Komplek KBRI menuju istana kepresidenan Aiwan-e-Sadr.
Setiba di lingkungan istana,Dubes RI disambut Kepala Protokol Negara yang kemudian mengantarnya menggunakan kereta kencana menuju halaman aiwan-e-Sadr untuk menerima penghormatan militer.
Dengan penyerahan Surat Kepercayaan tersebut,Dubes RI Chandra telah resmi berstatus sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI untuk Republik Islam Pakistan.
Dalam pertemuannya dengan Presiden Pakistan,Dubes RI Chandra menyampaikan salam hangat dari Presiden RI dan siap memperkuat hubungan bilateral kedua negara bersahabat yang selama ini telah berlangsung baik.
Presiden Pakistan,dalam kesempatan itu menyampaikan keinginannya untuk berkunjung ke Indonesia. “Ingin sekali menemui teman-teman saya di Indonesia,”ujar Presiden yang juga suami dari almarhumah mantan Perdana Menteri Benazir Bhutto itu.
Dalam statusnya sebagai Duta Besar designate sejak tiba pada Juli hingga penyerahan Surat Kepercayaan,Dubes Chandra telah menjalankan sejumlah kegiatan,salah satunya memperkuat kerja sama pertahanan yang tercermin dari kunjungan Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin ke Pakistan pada pertengahan Juli 2025 lalu.
Selain itu,mantan Atase Pertahanan RI di Ankara itu telah mengikuti berbagai kegiatan lainnya,mulai dari pertemuan dengan masyarakat Indonesia, badan strategi ASEAN Committee in Islamabad (ACI),hingga kegiatan memperkuat hubungan ekonomi kedua negara bersama Federation of Pakistan Chambers of Commerce and Industry (FPCCI).
Harapan untuk memperkuat hubungan ekonomi kedua negara juga mendapat dukungan dari para pengusaha terkemuka Pakistan. Sehari sebelum sang dubes menyerahkan Surat Kepercayaan,CEO Club telah mengundang Chandra dalam suatu working dinner yang juga dihadiri oleh Menteri Informasi dan Penyiaran Pakistan Attaullah Tarrar.
“Indonesia merupakan negara dengan ekonomi terbesar di ASEAN. Pasti besar pula potensinya. Indikator ekonomi makin positif di Pakistan telah membuat negara ini makin siap membuka kerja sama ekonomi dengan negara sahabat,termasuk Indonesia,” kata Tarrar kepada Dubes Chandra, beberapa dubes lain,dan puluhan pengusaha Pakistan.
“Pakistan perlu memperkuat visi ‘Look East’ dengan lebih melihat Indonesia ke depan,”kata Ijaz Nisar,Presiden sekaligus pendiri CEO Club Pakistan yang tahun sebelumnya mengunjungi Indonesia bersama puluhan pengusaha Pakistan dalam rangka Trade Expo Indonesia (TEI) 2024 di BSD,Banten,dan CEO Summit di Bali.
Git-Red.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
