Terasistana.id, Jakarta
Lombok Timur NTB,
Ada yang istimewa dalam peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI di Lombok Timur tahun ini. Bendera Merah Putih tidak hanya berkibar di darat, Ahad (17/8/2025), tetapi juga gagah menjulang di tengah laut perairan Gili Petagan.
Upacara pengibaran bendera tersebut menjadi simbol semangat kemerdekaan, yang menyatukan berbagai elemen masyarakat. Mulai dari personel Ditpolairud Polda NTB, TNI AL, Basarnas Mataram, PLN Nusantara Power, Pokwasmas, mahasiswa Universitas Mataram, hingga masyarakat pesisir ikut ambil bagian.
Direktur Polairud Polda NTB, Kombes Pol. Boyke Fredrik Salmon Samola, S.IK., M.H. menegaskan jika kegiatan tersebut bukan sekadar seremoni, melainkan wujud nyata cinta tanah air.
“Mengibarkan Merah Putih di laut, adalah simbol bahwa laut kita adalah bagian dari kedaulatan bangsa. Sinergi semua pihak dalam kegiatan ini, menunjukkan semangat gotong royong yang harus terus kita rawat,” ujarnya.
Upacara berlangsung di dua titik, yakni darat Gili Bidara dan perairan Gili Petagan. Dua kapal polisi, KP XXI-1002 dan KP XXI-2012, turut dikerahkan mengawal jalannya kegiatan, memastikan seluruh rangkaian berjalan aman dan khidmat.
Menurut sapaan Kombes Boy Samola, momentum kemerdekaan di laut seperti itu, sekaligus menjadi pengingat akan pentingnya menjaga kekayaan maritim Indonesia.
“NTB memiliki laut yang indah sekaligus strategis. Dengan Merah Putih berkibar di atasnya, kami ingin meneguhkan komitmen menjaga keamanan, sekaligus memupuk rasa nasionalisme masyarakat pesisir,” ungkapnya.
Suasana semakin hangat ketika para peserta dari berbagai latar belakang itu, berdiri tegak memberi hormat saat bendera Merah Putih dikibarkan. Dari darat hingga laut, pekik “Merdeka” bergema, menandai persatuan yang tak lekang oleh waktu.
Fjr
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
