Terasmedia.co Bogor – Upaya menumbuhkan ketahanan masyarakat desa terus digelorakan melalui program pemberdayaan yang berkelanjutan. Salah satunya diwujudkan lewat Proyek Sosial Penaburan 100.000 Benih Ikan di Sungai Cibalok, Kelurahan Pandansari, Ciawi, Bogor.
Gagasan ini diprakarsai oleh Irjen Pol (Purn) Sisno Adiwinoto, yang tergerak hatinya setelah menyaksikan kondisi masyarakat sekitar Sungai Cibalok yang masih kesulitan memperoleh ikan untuk konsumsi sehari-hari. “Sungguh miris, di era menuju Indonesia Emas masyarakat masih mendambakan makanan berprotein dari sungai. Maka lahirlah ide Proyek Sosial Penaburan 100.000 Benih Ikan ini, sebagai bagian dari perwujudan ketahanan pangan masyarakat desa,” ujarnya.
Pada Kamis, 22 Mei 2025, tahap pertama program berhasil dilaksanakan dengan penaburan 20.000 ekor benih ikan nila dan mujair di Bendungan Kali Cibalok. Acara ini mendapat sambutan meriah dari masyarakat, Ketua RT dan RW, serta dukungan penuh dari pemerintah daerah dan aparat. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Bupati Bogor beserta staf, Kapolsek Ciawi dan anggota, perwakilan Koramil, serta Camat Ciawi.
Sponsor utama penaburan tahap pertama ini adalah: 15.000 ekor benih ikan dari Bapak A. Zaki, Wali Kota Sukabumi, 5.000 ekor benih ikan dari AKBP Eko Bagus Riyadi, Wakapolres Metro Tangerang Kota.
Selain penaburan benih, warga Cibalok juga telah melaksanakan program “Kali Bersih” dengan melarang pembuangan sampah ke sungai, sehingga kualitas air kini layak untuk budidaya ikan.
Respon Positif Masyarakat, Pasca kegiatan, respon positif terus mengalir. Sejumlah tokoh dan pengusaha turut menyumbangkan benih ikan tambahan, di antaranya:
Rudi Hartono (pengusaha mobiler Fortuna) – 10.000 ekor, Ade Adiningrat (Villa Aries Biru) – 5.000 ekor, Tito (JDS Resort Bedahan Sawangan Depok) – 5.000 ekor, Udin (Resto Thirta Rasa, Sawangan Depok) – 5.000 ekor, Siswanto (anak Medan) – 10.000 ekor, Teddy (anak Medan) – 10.000 ekor,
dan masih banyak donatur lain yang siap menyusul.
Menuju Ketahanan Nasional Desa Program ini diharapkan tidak hanya meningkatkan ketersediaan pangan bergizi, tetapi juga menjadi sarana wisata memancing, ajang perlombaan 17 Agustus, sekaligus menumbuhkan semangat gotong royong dalam menjaga ketahanan nasional desa.
“Kalau dari 100.000 benih yang ditabur, 10% saja berhasil tumbuh, maka 10.000 ekor ikan bisa dipanen. Itu sudah cukup besar dampaknya bagi masyarakat Cibalok,” tutur Sisno Adiwinoto.
Masyarakat optimis Sungai Cibalok dapat berkembang menjadi pusat swasembada pangan ikan air tawar sekaligus simbol ketahanan sosial-ekonomi berbasis kearifan lokal.
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")