Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo–
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menyatakan dukungan penuh terhadap program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang digagas oleh Polri. Bentuk dukungan tersebut ditunjukkan langsung oleh Bupati Sidoarjo, H. Subandi, SH., M.Kn., yang hadir dalam Kick Off Launching GPM Polri di Parkir Timur GOR Sidoarjo, Kamis (14/8/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan serentak secara daring di berbagai daerah di Indonesia. Hadir pula Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Kapolda Jatim Irjen Pol. Nanang Avianto, serta Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing.
Acara dibuka dengan pelepasan pemberangkatan GPM Polri dan Bulog, yang bersinergi untuk menyalurkan kebutuhan pokok murah di wilayah Polda Jawa Timur.
Bupati Subandi mengapresiasi langkah Polri yang dinilai mampu menjawab kebutuhan masyarakat di tengah dinamika harga pangan.
Menurutnya, kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi contoh konkret bagaimana aparat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat bekerja bersama menjaga ketersediaan bahan pokok dengan harga terjangkau.
“Pemkab Sidoarjo akan terus mendukung gerakan pangan murah, bukan hanya sebagai kegiatan sesaat, tapi melalui program berkelanjutan. Mulai dari penguatan distribusi bahan pokok, pengendalian inflasi daerah, hingga pemberdayaan petani dan pelaku UMKM pangan lokal,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa sinergi ini menjadi modal penting untuk menciptakan Sidoarjo yang lebih sejahtera, tangguh menghadapi tantangan, dan mandiri dalam urusan pangan.
Dalam kegiatan ini, panitia menyediakan 1.800 kupon bagi masyarakat umum. Dengan harga Rp60.000 per kupon, warga bisa mendapatkan 5 kilogram beras. Pembelian dibatasi maksimal 2 kupon per orang agar distribusi merata.
Selain beras, disediakan pula gula pasir seharga Rp16.000 per kilogram dan minyak goreng kemasan Minyak Kita dengan harga Rp16.000 per liter.
Antusiasme warga terlihat sejak pagi, menunjukkan tingginya kebutuhan akan pangan murah berkualitas. Pemkab Sidoarjo berharap, gerakan ini dapat menekan gejolak harga dan membantu meringankan beban masyarakat, terutama menjelang musim kemarau yang kerap mempengaruhi ketersediaan bahan pokok.
Tommy-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
