Terasistana.id,Jakarta
Bangka Belitung,
Hari kamis 14 Agustus 2025 Kapolda Bangka Belitung irjen pol Hendro pandowo menghadiri acara Gerakan Pangan Murah (GPM) ini didampingi oleh Waka Polda Brigjen Pol Toni harsono, beberapa PJU Polda serta kepala cabang Bulog propinsi Bangka Belitung. Ribuan masyarakat sudah memulai antrian sejak pukul. 07.00 wib.
Untuk membeli bahan yang disiapkan Polda Bangka belitung seperti, beras telor hingga minyak goreng. “Hari ini juga kita Polda Babel menggelar gerakan murah(GPM) kerja sama dengan Bulog dan Polri taman Bahypark, ” kata kapolda Babel Bapak Irjen pol Hendro pandowo di sela-sela peninjauan lokasi berlangsung. “Bapak Hendro pandowo menyebutkan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM) yang diselenggarakan ini sudah dimulai sejak tanggal 11-8-2025 kemarin di 12 titik diseluruh wilayah Bangka belitung.
Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)ini, lanjut Bapak Hendro pandowo, bertujuan untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas kerja. “Ini tentunya untuk mendukung program pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan juga membantu mengurangi beban masyarakat terutama memenuhi kebutuhan pokok seperti, beras, minyak goreng, telur dan lain-lain, ” Ungkapnya.
Lebih lanjut, Bapak Hendro juga menyampaikan GPM ini akan berlanjut hingga bulan Desember mendatang diberbagi titik di Bangka belitung. “Ini tiap minggu akan ada terusterus, titik nya Berubah-ubah tentu tempatnya dekat dengan masyarakat.
Harapan kita dengan adanya ini harga stabil membantu masyarakat membeli bahan-bahan yang kita siapkan, ” Pungkasnya. Semntara gerakan pangan murah di sambut positif oleh masyarakat, seperti warga Air itam yaitu Maria (57) mengaku sangat terbantu dengan adanya GPM diselenggarakan oleh Polda Babel.
“Allhamdulillah,Terima kasih pak Kapolda ini sangat mebantu Kami warga untuk mendapatkan beras dengan harga murah lumayan bisa mengurangi pengeluaran lumayan dapur, ” ungkapnya. Dalam GPM ini Polda Babel telah menyiapkan sebanyak 10 ton beras sphp dengan harga Rp.56.500 perlima kilogram, minyak goreng 1.200 liter dengan harga Rp 1.500/liter,telur 10.000 perbutir dengan harga Rp 10.000 /10 butir.
Selain itu Kapolda juga memberikan beberapa paket bantuan sosial(bensos) sebagai wujud kepedulian Kepada masyarakat.
Sumarno-BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
