Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
QBupati Sidoarjo H. Subandi, yang juga Ketua Kwartir Cabang (Kwarcab) Gerakan Pramuka Sidoarjo, memimpin upacara peringatan Hari Pramuka ke-64 Tahun 2025 di Bumi Perkemahan Tanjek Wagir, Kecamatan Krembung, Kamis (14/8/2025).
Upacara Hari Pramuka yang diikuti ratusan anggota pramuka dari berbagai jenjang, mulai dari Siaga, Penggalang, Penegak, hingga Pandega, berlangsung khidmat dan penuh semangat kebangsaan.
Bupati Sidoarjo Subandi hadir didampingi istri, Sriatun Subandi, serta sejumlah pejabat daerah, tokoh masyarakat, dan pimpinan organisasi kepemudaan. Dalam kesempatan tersebut, Bupati yang akrab disapa Kak Subandi ini bertindak sebagai Inspektur Upacara dan menyampaikan amanat penuh makna di hadapan peserta upacara.
Tahun ini, Hari Pramuka ke-64 Tahun 2025 mengusung tema “Kolaborasi untuk Membangun Ketahanan Bangsa”, yang menurut Kak Subandi menjadi komitmen bersama dalam memperkuat jati diri Pramuka sebagai insan Pancasila.
“Tema ini bukan sekadar slogan, melainkan tekad kuat kita semua untuk terus menjaga dan mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” tegasnya.
H. Subandi menekankan bahwa Gerakan Pramuka memiliki peran strategis sebagai lembaga pendidikan nonformal yang membentuk karakter generasi muda.
“Melalui pembinaan karakter, pemberian keterampilan hidup, serta penguatan kecerdasan spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan fisik, Pramuka dinilai mampu melahirkan kader-kader pemimpin bangsa yang tangguh, berintegritas, dan berwawasan kebangsaan,” ujarnya.
Di tengah pesatnya perkembangan teknologi dan digitalisasi, H. Subandi juga mengingatkan pentingnya peran Pramuka dalam menyebarkan konten positif dan menangkal informasi hoaks. Ia mendorong para anggota Pramuka untuk menjadi agen perubahan di era digital dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab.
“Kita dituntut untuk beradaptasi. Pramuka harus melek teknologi, namun tetap menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Jadilah generasi yang kritis, kreatif, dan kontributif,” imbuhnya.
Satu Pramuka untuk Satu Indonesia, Jayalah Pramuka, Jayalah Indonesiaku! – begitu kata penutup Kak Subandi yang diamini seluruh peserta, menjadi pengingat akan pentingnya peran Pramuka dalam membangun masa depan bangsa.
Tommy-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
