Terasistana.id,Jakarta
Mataram NTB
Kapolresta Mataram Kombes Pol. Hendro Purwoko, SIK., MH. menghadiri Taklimat Akhir Audit Kinerja Itwil Irwasum Polri aspek pelaksanaan dan pengendalian di Polda NTB, Rabu (13/08/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rupatama Polda NTB ini turut dihadiri Kapolda NTB Irjen Pol. Hadi Gunawan, SIK., para pejabat utama Polda, serta para Kapolres dan Kapolresta jajaran.
Dalam amanatnya, Kapolda NTB menegaskan bahwa kehadiran Tim Itwasum Polri di daerah merupakan wujud peran sebagai konsultan bagi Polda maupun Polres/ta. Tim ini diharapkan memberikan solusi dan penyelesaian apabila terdapat kebingungan atau ketidakpahaman terkait pelaksanaan tugas serta aspek pengendalian.
“Audit kinerja ini menjadi momentum untuk mengevaluasi hasil kerja kita. Apapun temuannya akan menjadi dorongan agar kita memperbaiki hal yang belum sempurna. Harapannya, Polda NTB dapat terus maju,” ujar Kapolda.
Sementara itu, Kapolresta Mataram menyampaikan bahwa audit ini menjadi bentuk penilaian pimpinan terhadap kinerja Polresta Mataram. Ia menegaskan komitmennya untuk melakukan perbaikan dan mempertahankan capaian yang sudah baik.
“Apapun hasilnya, kami siap melakukan perbaikan. Jika ada hal yang belum dipahami secara utuh, kami akan berkonsultasi dengan pimpinan. Kami sadar kinerja kami belum sempurna, namun akan terus berbenah,” tegasnya.
Menurutnya, setiap temuan dari audit kinerja menjadi bahan evaluasi berharga untuk memperkuat pelayanan, meningkatkan profesionalisme, dan memastikan setiap tugas dilaksanakan sesuai prosedur.
“Kami akan berupaya memperbaiki yang perlu diperbaiki dan mempertahankan yang sudah baik,” tutup Kapolresta.
Fjr
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
