Terasistana.id,Jakarta
Mataram NTB,
Pada tahun ini Sirkuit Internasional Pertamina Mandalika Kembali dipercaya untuk menyelenggarakan event balap motor Internasional MotoGP 2025 yang rencananya akan digelar pada tanggal 3 – 5 Oktober 2025. Direktur Utama MGPA Priandhi Satria menyampaikan bahwa beberapa fakta ekonomi dan sosial dari penyelenggaraan MotoGP 2024 lalu telah dikaji secara independen oleh Litbang Kompas. Berdasarkan riset tersebut, total perputaran uang dari penonton MotoGP 2024 diestimasikan mencapai Rp544,41 miliar yang dihitung dari estimasi belanja penonton sebesar Rp320,24 miliar dengan metode multiplier effect sebesar 1,7 kali.
Event MotoGP juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana PDB Indonesia meningkat sebesar Rp542,9 miliar, sementara PDB NTB naik sebesar Rp291,9 miliar. Selain itu, UMKM lokal mengalami peningkatan pendapatan antara 3% hingga 100% selama periode MotoGP berlangsung. Selain itu, pelaku usaha penginapan dan sektor pariwisata di sekitar Mandalika mengalami peningkatan kunjungan dan okupansi dibandingkan hari biasa. Begitu juga dengan kunjungan ke destinasi wisata khususnya di Lombok mengalami lonjakan kunjungan wisatawan selama event MotoGP berlangsung.
Oleh karena itu menjelang pelaksanaan MotoGP 2025 mendatang, pihak ITDC terus berbenah dan mendorong peningkatan layanan serta fasilitas di kawasan The Mandalika agar siap menjadi tuan rumah event skala dunia tersebut.
Dengan adanya gelaran event balap motor Internasional MotoGP Mandalika yang akan dilakukan di Sirkuit Pertamina Mandalika, diharapkan tidak hanya untuk mendorong perkembangan olahraga otomotif saja, akan tetapi akan merangsang pertumbuhan perekonomian kerakyatan melalui para Pedagang Kaki Lima (PKL) dan UMKM. Oleh karena itu Pemprov. NTB melalui Dinas Perdagangan Provinsi NTB agar jauh hari sudah dapat memetakan dan mempersiapkan lokasi khusus bagi UMKM maupun para Pedagang Kaki Lima (PKL) yang akan berjualan pada even balap motor Internasional MotoGP Mandalika 2025.
Keberadaan para Pedagang Kaki Lima (PKL) disekitar kawasan sirkuit Mandalika yang mencapai ratusan orang, belum termasuk para Pedagang Kaki Lima (PKL) dadakan yang diperkirakan nantinya akan datang untuk ikut berjualan memanfaatkan momentum even balap motor Internasional MotoGP. Ini perlu mendapatkan perhatian serius agar dapat ditata dan diatur sehingga tidak menimbulkan permasalahan yang dapat mengganggu kenyamanan para penonton/tamu/pengunjung yang akan menyaksikan event balap motor Internasinal MotoGP di sirkuit Pertamina Mandalika.
Baiq Sri Arya Ningrum atau Mbok Ning selaku Ketua dari Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia (APKLI) Loteng menyatakan akan terus mengintensifkan pendampingan dan menyuarakan keluhan para PKL yang berjualan di sekitar sirkuit Pertamina Mandalika jelang even balap motor internasinal MotoGP 2025 mendatang.
Mbok Ning, mengaharapkan pada even balap motor Internasional MotoGP Mandalika 2025 ini agar segala permasalahan terkait keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di sekitar kawasan sirkuit Pertamina Mandalika dapat diminimalisir dan telah ada solusi terbaik yang diberikan oleh pihak Pemda dan pihak ITDC berdasarkan pengalaman dari pelaksanaan event MotoGP pada tahun-tahun sebelumnya.
Dalam hal ini APKLI juga sangat mendukung pelaksanaan even balap motor internasinal MotoGP 2025 mendatang di sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, sehingga APKLI juga berkomitmen untuk ikut swerta dalam menjaga kondusifitas dikawasan KEK Mandalika khususnya di sekitar sirkuit Internasional Pertamina Mandalika, tentunya bersama-sama dengan pihak Keamanan dan Pemerintah Daerah demi kelancaran pelaksanaan even tersebut dan demi menjaga nama baik Bangsa Indonesia khususnya Prov. NTB di mata dunia Internasional.
”Kami pada dasarnya siap untuk turut serta dalam mendukung pihak keamanan dalam menjaga kondusifitas di wilayah KEK Mandalika demi kesuksesan segala event yang diselenggarakan di Kawasan KEK Mandalika khususnya event yang dilangsungkan di sirkuit Pertamina Mandalika terlebih event balap motor Internasional MotoGP yang akan digelar dari tanggal 3-5 Oktober 2025 mendatang, namun pihak Pemerintah Daerah juga harus memperhatikan para pedagang kecil (PKL) diarea penyangga Kawasan KEK Mandalika bukan hanya terfokus pada PKL yang ada di dalam Kawasan Lingkar Sirkuit saja, sehingga semua lapisan masyarakat juga dapat merasakan keuntungan dari penyelenggaraan event Internasional tersebut”, tutupnya.
Fjr
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
