Buser Bhayangkara74
Mataram NTB,
Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP. menghadiri Puncak Perayaan Milad ke-3 Wanita Rukun Keluarga Bima Pulau Lombok (WRKBPL) yang mengangkat tema “Perkuat Ketahanan Pangan Menuju Keluarga Sejahtera”, bertempat di Aston Inn, Mataram, Sabtu (9/8).
Dalam sambutannya, Wagub yang akrab disapa Umi Dinda ini mengapresiasi kiprah WRKBPL yang selama tiga tahun berdiri telah berperan aktif mendukung berbagai program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Organisasi ini dibutuhkan agar di mana pun kita berada, kita tetap mengabdi dan tidak melupakan jati diri sebagai perempuan Bima. WRKBPL juga harus mengajarkan adat istiadat, menu khas masakan Bima, beserta perangkatnya yang sarat makna bagi generasi penerus,” ujar Umi Dinda.
Umi Wagub menambahkan, WRKBPL harus mampu menghimpun anggota lebih banyak lagi sesuai kapasitas dan kelebihannya untuk memberi kontribusi nyata dalam meningkatkan kualitas perempuan Bima. Organisasi ini, kata Wagub, bukan hanya wadah silaturahmi, tetapi juga ruang untuk menyalurkan kerinduan akan suasana masa kecil di tanah kelahiran, meski kini berada di perantauan.
“Bisa menghimpun lebih banyak anggota, sesuai dengan kapasitas dan kelebihannya untuk memberikan sumbangsih untuk terus meningkatkan dan kapasitas dan kualitas bagi perempuan Bima.” tambahnya.
Ketua WRKBPL, Hj. Nirmala, menegaskan bahwa tema ketahanan pangan dipilih karena memiliki kaitan erat dengan program prioritas pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil dan anak-anak.
“WRKBPL berkomitmen membantu pemerintah bergandengan tangan agar angka stunting di NTB dapat ditekan, bahkan dihilangkan,” tegasnya,
Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup, berkualitas, dan merata adalah kunci bagi kesejahteraan keluarga.
Dirinya juga memaparkan bahwa puncak perayaan ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan yang telah berlangsung sebelumnya, di antaranya: bakti sosial, posyandu, kunjungan ke rumah singgah, penghijauan melalui penanaman pohon, kegiatan keagamaan seperti pengajian di Islamic Center, lomba tenis meja, dan lomba merias wajah.
“Kami berharap kegiatan ini memberi manfaat luas, mempererat persaudaraan, dan memotivasi anggota untuk terus berkarya.” tutupnya.
Acara berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan, mempertegas peran WRKBPL sebagai mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan keluarga sejahtera, perempuan tangguh, dan NTB bebas stunting.
Fjr
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
