Terasistana.id,Jakarta
Bangka Tengah,
Koba Dalam rangka menyambut hari Republik Indonesia ke 80 Polres Bangka Tengah bekerja sama dengan Prum Bulog, BUMN, dan Badan Pangan Nasional menggelar Gerakan Pangan Murah di Halaman Mako Polsek Koba, Kecamatan Koba, Senin ( 11/8/2025 ).
Kegiatan a. Yang berlangsung sejak pukul 00.00 wib tersebut dihadiri oleh Kappolres Bangka Bangka Tengah AKBP Dr. I Gede Nyoman Brataseno, S. I. K M. I. K, Kasi Propam, Kapolsek Koba, Babinsa, Bhabinkamtibmas, anggota Polres dan Polsek Koba, serta masyarakat setempat.
Kasat Binmas polres Bangka Tengah dalam kesempatan itu memberikan penjelasan mekanisme pembelian dan imbauan agar masyarakat tertib mengikuti antrian. Setelah didata, warga dapat membeli berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah pasar, di antaranya;
Minyak goreng merek Fortun 1L Rp. 18.500
Gula merek Gulavit 1 kg Rp 18.000
Tepung terigu Setiga Biru 5 kg Rp 76.000
Beras SPHP 50.000.
Minyak goreng merek Kita 1 L Rp. 18.000 .
Kegiatan ini menyediakan ratusan stok bahan pangan dan akan berlangsung selama tiga hari, mulai Senin (13/8/2025) .
Kapolres Bangka Tengah AKBP Dr. I Gede Nyoman Brataseno, S. I. K. M. I. K., mulai Kasi Humas IPTU ERWIN Syahri merupakan bentuk nyata keperdulian Polri terhadap masyarakat, khususnya dalam membantu menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pangan menjelang perayaan HUT RI.
” Gerakan Pangan Murah ini tidak hanya membantu meringankan beban masyarakat, tetapi juga memperkuat ketahanan pangan di wilayah Bangka Tengah. Semoga kegiatan ini bermanfaat dan semakin memererat tapi silaturahmi antara Polri dan masyarakat, ” ujarnya.
Selama kegiatan berlangsung, durasi terpantau aman, tertib, dan kondusif Polres Bangka Tengah dan Polsek Koba. Jelasnya.”
YNT – BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
