Terasistana.id,Jakarta
Jember-
Suasana halaman Mako Polres Jember pagi ini terasa penuh energi. Kapolres Jember AKBP Bobby A. Condroputa memimpin langsung Upacara Serah Terima Jabatan dan Pengukuhan Pejabat Baru.
Acara ini mencakup pergantian Kasatsamapta, Kasiwas, Kasi Humas, Kapolsek jajaran, hingga pengukuhan Kasipropam dan Kapolsek baru. Jum’at, (8/8/2025)
Formasi baru yang resmi dilantik:
Kasatsamapta: AKP Adam, S.H. resmi digantikan AKP Heru Siswanto, S.H.
Kasiwas: AKP Sunarto, S.H. menyerahkan jabatan kepada AKP Sugiyono (sebelumnya Kasubag Dalk).
Kasi Humas: IPTU Siswanto bergeser, digantikan IPDA Moh. Zazim M, S.H.
Kapolsek Tanggul: IPTU Moh. Husnun menyerahkan tongkat komando ke AKP Adam, S.H.

Kapolsek Kencong: AKP Heru Siswanto, S.H. digantikan AKP Sunarto, S.H.
Kapolsek Ambulu: AKP Latifa Andika NS, S.Tr.K., S.I.K. digantikan AKP Solikhan Arief, S.H., M.H.
Kapolsek Sukowono: AKP Solikhan Arief, S.H., M.H. kini digantikan IPTU Budi Sastriawan, S.H.
Kapolres Jember menyampaikan bahwa rotasi jabatan adalah hal wajar di tubuh Polri untuk penyegaran dan peningkatan kinerja. Dengan formasi baru ini, Polres Jember diharapkan semakin solid, responsif, dan dekat dengan masyarakat.
Yunus Jatim








![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaranย Terasistana.id Jakarta โ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. โKami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,โ kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. โHari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,โ terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. โJadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,โ terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. โSaya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,โ tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)



