Terasistana.id,Jakarta
PACITAN –
Polres Pacitan Polda Jatim punya cara tersendiri untuk memperkuat semangat nasionalisme masyarakat menjelang Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia.
Dengan turun langsung ke jalan, personel Unit Turjagwali Satlantas Polres Pacitan Polda Jatim membagikan bendera Merah Putih kepada para pengendara yang melintas di perempatan lampu merah Penceng, Selasa (5/8/2025).
Kapolres Pacitan, AKBP Ayub Diponegoro Azhar, menjelaskan bahwa kegiatan ini bukan hanya sekadar menyambut peringatan 17 Agustus, tetapi juga menjadi langkah nyata dalam memperkuat nasionalisme di tengah masyarakat.
“Bendera Merah Putih adalah simbol persatuan kita. Dengan membagikannya langsung kepada masyarakat, kami ingin menanamkan kembali rasa cinta tanah air, terutama di kalangan pengguna jalan,” ujar AKBP Ayub.
Menurutnya, nasionalisme hari ini tidak cukup hanya diwujudkan dalam upacara seremonial, tetapi harus hadir dalam kehidupan sehari-hari, termasuk saat berkendara.
“Nasionalisme itu bukan soal seremoni, tapi soal kesadaran kolektif bahwa kita satu bangsa. Lewat hal sederhana seperti memasang bendera di kendaraan, kita bisa menunjukkan kebanggaan sebagai warga negara,” lanjutnya.
AKBP Ayub juga menyinggung kondisi sosial saat ini yang dinilai rentan terhadap perpecahan akibat isu-isu sensitif di ruang publik maupun media sosial.
“Di tengah situasi sosial yang mudah terprovokasi, kita perlu simbol-simbol pemersatu. Merah Putih adalah salah satunya,” ucapnya.
Kapolres Pacitan mengimbau seluruh masyarakat Pacitan untuk mulai mengibarkan bendera Merah Putih di rumah masing-masing sejak 1 Agustus 2025.
“Kami mengajak semua elemen, dari rumah tangga hingga instansi, ikut menyemarakkan HUT ke-80 RI. Pasang bendera, jaga persatuan,” tegas AKBP Ayub.
Sementara itu, Kasat Lantas Polres Pacitan, AKP Moch Angga Bagus Sasongko, mengatakan kegiatan ini juga merupakan bagian dari kelanjutan Operasi Patuh Semeru 2025, namun dilakukan dengan pendekatan yang lebih simpatik dan humanis.
“Kami ingin mengedukasi masyarakat tidak hanya soal keselamatan berlalu lintas, tapi juga soal pentingnya menjaga semangat nasionalisme,” kata AKP Angga.
Menurutnya, Satlantas membagikan lebih dari dua ratusan bendera merah putih kepada pengendara roda dua, roda empat, hingga kendaraan besar yang melintas di perempatan Penceng.
“Bendera ini bisa langsung dipasang di spion atau dashboard kendaraan. Harapannya, ke mana pun mereka pergi, Merah Putih ikut berkibar,” jelasnya.
AKP Angga menyebut, pendekatan seperti ini penting untuk membangun kedekatan antara polisi dan masyarakat.
“Kami tidak hanya ingin menjadi aparat penegak hukum, tapi juga sahabat masyarakat. Lewat cara ini, kami ingin tumbuhkan kesadaran bersama akan pentingnya cinta Tanah Air,” ujarnya.
Selain membagikan bendera, petugas juga menyampaikan imbauan tertib lalu lintas serta ajakan untuk ikut merayakan kemerdekaan secara damai dan penuh makna.
Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari warga. Salah satunya, Riyanto (38), pengemudi mobil asal Kecamatan Ngadirojo, mengaku senang dengan aksi pembagian bendera tersebut.
“Tadi saya kira mau diperiksa surat-surat, ternyata malah dikasih bendera. Senang rasanya, apalagi menjelang 17 Agustus begini,” ujar Riyanto sambil menunjukkan bendera kecil yang langsung ia pasang di spion mobil.
Menurutnya, hal seperti ini bisa jadi pengingat bahwa nasionalisme tidak boleh pudar, apalagi di tengah berbagai tantangan kebangsaan yang ada sekarang.
“Kita ini kadang terlalu sibuk, lupa soal kebangsaan. Tapi dikasih bendera begini, jadi ingat lagi bahwa kita ini Indonesia,” tambahnya.
Respons serupa disampaikan oleh Rina (26), karyawan toko asal Pacitan Kota. Ia merasa kegiatan ini membuat suasana pagi di jalan jadi berbeda.
“Biasanya pagi itu padat dan buru-buru. Tapi tadi rasanya hangat, karena ada polisi yang senyum-senyum sambil kasih bendera,” kata Rina.
Menurutnya, aksi semacam ini perlu rutin dilakukan, terutama mendekati momen










![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)

