Terasistana.id Jakarta
Jatim
Sidoarjo –
Dalam upaya mendukung program swasembada pangan Nasional tahun 2025, Bupati Sidoarjo H.Subandi bersama Kapolresta Sidoarjo Kombes Pol. Christian Tobing melaksanakan kegiatan penanaman jagung bersama santri serentak se-Jawa Timur di lahan milik pondok pesantren Bumi Sholawat, Rabu (6/8/2025). Kegiatan ini turut dihadiri oleh KH. Agus Ali Mansyhuri selaku pimpinan pondok pesantren, Dandim 0816 Sidoarjo serta para santri yang berpartisipasi dalam pelaksanaan penanaman.
Kegiatan ini diawali dengan zoom meeting Nasional yang menghubungkan seluruh jajaran Polda dan Polres se-Indonesia, sebagai bagian dari gerakan serentak tanam jagung. Acara dilanjutkan dengan penyerahan bantuan sarana pertanian kepada masyarakat dan gapoktan, yang mencakup benih, alat pertanian, dan perlengkapan penunjang lainnya.
Penanaman kali ini dilakukan di lahan seluas 2 Ha di lahan milik ponpes Bumi Sholawat dari total lahan 550 Ha Kabupaten Sidoarjo dengan komoditas jagung hybrida sebagai tanaman utama. Kedepannya, Kabupaten Sidoarjo dapat menjadi penghasil komoditi jagung di Jawa Timur.
“Semoga Kabupaten Sidoarjo dapat menjalankan visi misi Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai dengan baik. Dengan penanaman jagung bersama santri ini, semoga kedepannya Sidoarjo menjadi penghasil jagung di Jawa Timur”, ujar H.Subandi disela-sela acara penanaman.
H.Subandi menyatakan, dengan bantuan alat pertanian ini , dapat menggerakan dan menunjang pertanian yang ada di Kabupaten Sidoarjo menjadi lebih praktis dan efisien.
“Dengan bantuan alat-alat pertanian ini, kita menggerakan seluruh pertanian untuk memudahkan sistem kerja para tani agar hasil panen lebih bagus, tenaga kerja dapat diserap dengan baik dan pendapatan yang lebih baik. Jadi sangat menunjang kegiatan pertanian di Kabupaten Sidoarjo”, ucapnya.
Bupati Sidoarjo, H.Subandi juga mengapresiasi sinergi antara aparat keamanan dan lembaga keagamaan dalam membangun ketahanan pangan lokal.
“Kolaborasi seperti ini perlu terus diperluas sebagai bagian dari gerakan nasional swasembada pangan yang berkelanjutan,” tuturnya.
Dengan semangat kebersamaan, kegiatan penanaman jagung ini berjalan lancar dan penuh antusiasme dari seluruh peserta. Doa bersama menutup kegiatan sebagai bentuk harapan agar hasil panen kelak dapat memberikan manfaat nyata bagi pesantren dan masyarakat sekitarnya.
Tommy – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")