Terasistana.id,Jakarta
,Sidoarjo –
Kick Off program Cek Kesehatan Gratis/CKG bagi siswa sekolah serentak dilakukan seluruh wilayah Indonesia hari ini, Senin, (4/8). Pemkab Sidoarjo melaksanakan program Presiden Prabowo itu di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Junwangi Kecamatan Krian. Terdapat 400 santri putra putri MA Bilingual Al-Amanah yang ikut dalam pemeriksaan kesehatan gratis tersebut. Pemeriksaan kesehatan mulai dari pemeriksaan tinggi badan, berat badan, tekanan darah, gula darah sampai pemeriksaan gigi, mata dan telinga.
Empat Puskesmas dengan 41 orang tenaga kesehatan diterjunkan Dinas Kesehatan Sidoarjo dalam kegiatan itu. Dalam pelaksanaanya juga melibatkan dua klinik Iropin, PDGI serta Kader Santri Husada. Wakil Menteri Agama/Wamenag RI Romo H.R. Muhammad Syafi’i hadir pada Kick Off CKG yang digelar Kabupaten Sidoarjo pagi tadi. Kedatangan Wamenag RI bersama staf ahli menteri bidang ekonomi kesehatan Kemenkes RI tersebut disambut Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana bersama pengasuh Ponpes Al-Amanah KH. Nur Kholis Misbah.
Wabup Hj. Mimik Idayana mengatakan program CKG menjadi salah satu program unggulan Presiden Prabowo. Program tersebut dirancang untuk memastikan negara menjamin akses layanan kesehatan yang adil dan merata. Di Kabupaten Sidoarjo sendiri ungkap Wabup Hj. Mimik Idayana, CKD menyasar seluruh siswa sekolah mulai SD, SMP sampai SMA.
“Total sasaran ada 341.165 anak sekolah di Kabupaten Sidoarjo,”ungkapnya.
Wabup Hj. Mimik Idayana menegaskan Pemkab Sidoarjo mendukung penuh program CKG tersebut. Secara bertahap sasaran program CKG akan dijangkau. Ia pun optimis sasaran program CKG dapat tercapai. Atau paling tidak ditahun 2025 ini ada 20 persen atau sekitar 62.833 anak sekolah yang telah diperiksa kesehatannya lewat program CKG.
“Kabupaten Sidoarjo optimis dapat melampaui target nasional tersebut dan berkomitmen kuat menjangkau 100 persen dari total sasaran secara bertahap,”ucapnya.
Wamenag RI Romo H.R. Muhammad Syafi’I mengatakan program CKG adalah program hasil terbaik cepat atau quick wins dari pemerintahan saat ini. Program tersebut bertujuan untuk mengetahui penyakit sejak dini. Rujukan ke Puskesmas atau rumah sakit akan diberikan jika ada siswa yang mengidap penyakit saat diperiksa.
“Tadi saya bertanya disetiap pemeriksaan, alhamdulillah santri disini rata-rata yang diperiksa semua masih berada dibawah ambang batas yang ditentukan,”ucapnya.
Ia juga melihat pelaksanaan program CKG di Kabupaten Sidoarjo cukup bagus. Semua stakeholder terlibat. Ia juga optimis pelaksanaan program CKG diseluruh wilayah dapat berjalan lancar.
“Pelaksanaan program CKG di Kabupaten Sidoarjo bagus, semua stakeholder turun dan memberikan kontribusi sehingga mulai acara sampai kegiatan pemeriksaannya berjalan dengan baik,”ucapnya.
Tommy – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
