Terasistana.id, Jakarta
MOJOKERTO –
Lapangan Catur Prasetya Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jawa Timur di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, pada Minggu (3/8) pagi dipenuhi suasana edukatif yang berbeda.
Para pengasuh siswa Pendidikan Pembentukan Bintara (Diktukba) Polri T.A. 2025 menggelar kegiatan pengasuhan yang berfokus pada detail-detail esensial, sebagai implementasi dari program inovasi terbaru, “Edu-Lead” (Education and Leadership).
Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang cenderung konvensional, kali ini para pengasuh terlihat sabar dan telaten membimbing para siswa secara personal.
Mereka mendekat, menjelaskan, dan mempraktikkan cara memasang drahriem dan ransel dengan rapi, baik, dan benar.
Setiap pengasuh secara rinci mengajarkan mulai dari pengaturan drahriem yang presisi hingga cara pemasangan tas ransel yang efektif.
Pendekatan ini bertujuan untuk menanamkan pentingnya kerapian dan ketelitian sejak dini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari karakter seorang anggota Polri.
Kepala SPN Polda Jatim, Kombes Pol Agus Wibowo, S.I.K., menjelaskan bahwa program Edu-Lead dirancang untuk mencetak calon Bintara yang tidak hanya tangguh secara fisik, tetapi juga berdedikasi dan memiliki karakter kepemimpinan yang kuat.
Kombes Pol Agus Wibowo, S.I.K juga mengatakan, kerapian dalam menggunakan drahrim dan ransel bukan sekadar aturan, melainkan cerminan dari kedisiplinan dan tanggung jawab.
“Ini adalah pelajaran mendasar yang harus dipahami oleh setiap peserta didik selama tujuh bulan masa pendidikan,” kata Kombes Pol Agus Wibowo, Minggu (3/8).
Lebih lanjut, Kombespol Agus Wibowo menekankan bahwa Edu-Lead merupakan komitmen SPN Polda Jatim dalam menciptakan generasi Polri yang unggul dan profesional.
“Kami ingin para lulusan SPN tidak hanya memiliki kemampuan teknis, tetapi juga menjadi pribadi yang peduli pada detail dan siap menjadi pelayan, pelindung pengayom di tengah masyarakat,” tambah Kombes Pol Agus Wibowo, Minggu (3/8).
Masih menurut Kombes Pol Agus Wibowo, setiap kegiatan pengasuhan, sekecil apa pun, adalah bagian dari proses pembentukan karakter tersebut.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
