Terasistana.id,Jakarta
MOJOKERTO —
Fajar baru saja menyingsing saat 247 pasang mata menatap Lapangan Catur Prasetya, Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Jatim, di Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto.
Keriuhan pagi itu diawali dari derap langkah dan napas teratur para peserta didik Diktukba Polri T.A. 2025.
Mereka tengah menghadapi tantangan perdana, yakni tes kesamaptaan jasmani (TKJ) tahap I, sebagai gerbang awal yang menguji fisik dan mental.
Kegiatan ini tak luput dari pantauan langsung jajaran pimpinan SPN Polda Jatim, termasuk Waka SPN Polda Jatim, AKBP Dody Indra Eka Putra, S.I.K., M.H. dan Kakorsis SPN Polda Jatim, AKBP Agung Setyono, S.S., M.H.

Selain itu, para instruktur/tenaga pendidik kesamaptaan jasmani dan pengasuh siswa juga turut hadir, memastikan setiap tahapan tes berjalan dengan standar yang ditetapkan.
Suasana antusiasme dari peserta didik Diktukba Polri itu begitu terasa. Dari lari, push-up, sit-up, hingga shuttle run, setiap gerakan diawasi ketat.
Namun, di antara serangkaian tes yang menguras tenaga, ada satu momen yang menarik perhatian, khususnya saat sesi pull-up dan push-up.
Banyak peserta didik yang menunjukkan rasa penasaran dan antusiasme tinggi untuk mempelajari teknik yang benar demi mendapatkan hasil yang maksimal.
Di sinilah peran para pendidik dan pengasuh terlihat. Dengan sabar, seorang instruktur mendekat, tidak hanya memerintahkan, melainkan juga mencontohkan.
Ia mempraktikkan gerakan pull-up yang benar, menjelaskan secara detail dari posisi tangan, cara mengayunkan badan, hingga pentingnya fokus pada kekuatan otot, bukan sekadar memaksakan diri.
Wajah-wajah tegang para peserta didik berangsur berubah, dari bingung menjadi lebih fokus dan memahami.
Momen ini menjadi bukti nyata bahwa SPN Polda Jatim bukan hanya tempat untuk menguji, melainkan juga tempat untuk mendidik dan memotivasi.
Kepala SPN Polda Jatim, Kombes Pol Agus Wibowo, S.I.K., menegaskan bahwa kegiatan ini memiliki makna lebih dalam dari sekadar pengukuran fisik.
Kombes Pol Agus menyebut tes kesamaptaan jasmani ini bukan sekadar mengukur seberapa kuat mereka,namun ini adalah fondasi awal pembentukan karakter.
“Kami menerapkan konsep ‘Edu-Lead’, di mana kami mendidik sambil menghadirkan role model, ” ujar Kombes Pol Agus Wibowo.
Kepala SPN Polda Jatim ini mengatakan tujuannya Edu -Lead itu adalah menanamkan pelajaran berharga tentang disiplin, ketelitian, dan mentalitas pantang menyerah sejak dini sebagai anggota Polri.
“Kami menyadari para siswa adalah calon-calon Bhayangkara yang baru memulai, sehingga pendekatan edukatif menjadi kunci.” ungkap Kombespol Agus Wibowo
Momen di Lapangan Catur Prasetya itu menjadi cerminan bahwa menjadi seorang anggota Polri bukan hanya soal kesiapan fisik yang prima, melainkan juga soal integritas, semangat belajar, dan mentalitas pantang menyerah yang dibangun sejak dini.
Yunus – Jatim












![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)