Terasistana.id, Jakarta
SURABAYA
Dampak kurangnya Kapal Motor Penumpang (KMP) penyeberangan Selat Bali yang dioperasikan, arus lalu lintas arah Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menuju Surabaya dan sebaliknya lumpuh.
Antrean penyeberangan mengular hingga ke jalur nasional Situbondo-Banyuwangi, karena keterbatasan armada penyeberangan ASDP yang masih asesmen pasca kejadian KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam beberapa hari yang lalu.
Menyikapi hal itu, Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Jawa Timur turun tangan dalam pengamanan arus kepadatan termasuk upaya penguraian.
Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) pada Direktorat Lalu Lintas Polda Jatim, Kombes Pol Iwan Saktiadi mengatakan pasca kejadian tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Rabu (03/07) pihak ASDP langsung evaluasi dan pemeriksaan ketat kesemua kapal penyeberangan, baik Ketapang-Gilimanuk maupun arah sebaliknya.
“Karena keterlambatan penyeberangan, antrean cukup panjang, kami fokuskan untuk mengurai kendaraan arah Banyuwangi yang berhenti di bahu jalan Raya Situbondo arah Banyuwangi,” jelas Kombes Pol Iwan, (Kamis, 31/7).
Untuk memcegah kemacetan parah, Ditlantas Polda Jatim langsung terjunkan personel tambahan, baik dari jajaran Patroli Jalan Raya (PJR), maupun satlantas Polresta Banyuwangi dan Polres Situbondo.
Selain itu personel Ditlantas Polda Jatim juga didukung Satpol PP dan Dishub Kabupaten Banyuwangi.
“Kami terjunkan anggota ke Banyuwangi selain untuk urai kemacetan, juga melayani masyarakat yang sedang dalam perjalanan yang akan menyeberang Bali,” paparnya.
Untuk cegah resiko laka lantas dampak antrean di bahu jalan, Polda Jatim juga sudah menyiapkan Buffer Zone dibeberapa titik.
“Selain Pos pengamanan, Buffer Zone kita siapkan untuk menampung kendaraan yang menunggu giliran menyeberang,” ujar Kombes Iwan.
Saat disinggung soal penyebab tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, Kombes Pol Iwan menegaskan bukan ranah Ditlantas Polda Jatim.
“Untuk penyidikkan dan penyebab tenggelamnya KMP, bisa ditanyakan kepada yang membidangi, secara teknis bukan kewenangan kami,” pungkasnya.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
