Terasistana.id,Jakarta
PROBOLINGGO,-
Langkah cepat dan tanggap dilakukan Polres Probolinggo Polda Jatim dalam memediasi permasalahan antara ibu dan anak yang terjadi di Besuk, Kabupaten Probolinggo.
Akibat permasalahan tersebut ibu Notaji sempat dibawa petugas Griya Lansia dan dirawat di Malang.
Mengetahui kondisi tersebut, Unit PPA Satreskrim Polres Probolinggo mendatangi anak-anak Ibu Nortaji dengan memberikan pengertian untuk membawa pulang kembali ibunya ke rumah.
Alhasil, ketiga anak Ibu Nortaji bersedia menjemput ibunya dengan didampingi pihak kepolisian di Griya Lansia yang berada Desa Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Suasana harupun terjadi saat ketiganya bertemu dengan ibu Nortaji. Ketiganya langsung memeluk mesra dan meminta maaf.
“Hari ini kami mendampingi Tiga anak ibu Nortaji untuk menjemput ibunya di Malang. Semoga setelah ini tidak terjadi permasalahan lagi antara ibu Nortaji dengan anaknya,” kata Kasi Humas Polres Probolinggo Iptu Merdhania Pravita Shanty, Kamis (31/7/2025).
Dalam kesempatan ini, Muhammad, anak pertama Ibu Nortaji, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Polres Probolinggo Polda Jatim karena telah dimediasi dalam menyelesaikan permasalahan ini.
“Terima kasih bapak dan ibu dari Polres Probolinggo yang sudah membantu kami. Kami juga sudah sepakat untuk sama-sama merawat ibu (Nortaji), makanya kami langsung datang ke Griya Lansia,” kata Muhammad.
Sementara itu, ibu Nortaji yang sebelumnya sempat viral usai diduga dianiaya dan diusir oleh anak kandungnya juga langsung menangis setelah bertemu dengan tiga anak termasuk menantunya dan langsung mengajak pulang ke rumahnya.
“Sayang sarah kuleh, terro plemanah ka compok, terro akompolah pole. Toreh pleman pon nak (Sayang banget saya, pengen pulang ke rumah, pengen kumpul lagi. Ayo cepat pulang nak),” ujar Ibu Nortaji dengan bahasa Madura.
Di tempat terpisah, Kapolres Probolinggo AKBP M.Wahyudin Latif mengatakan, pendampingan yang dilakukan oleh Polres Probolinggo Polda Jatim ini adalah salah satu bentuk hadirnya Polri di tengah masyarakat dalam memberikan perlindungan dan pelayanannya.
“Kami hadir untuk masyarakat, jadi sudah seharusnya kami berikan pendampingan kepada warga masyarakat khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Probolinggo ini,” ucap AKBP Latif.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")