Terasistana.id,Jakarta
Bangka Barat
Polres Bangka Barat kembali melaksanakan kegiatan rutin olahraga pagi, namun dengan nuansa berbeda. Pada Jumat (1/8/2025), Kapolres Bangka Barat AKBP Pradana Aditya Nugraha, S.H., S.I.K. memimpin langsung kegiatan jalan santai menuju Bukit Menumbing, kawasan bersejarah yang menjadi saksi pengasingan Bung Karno dan para tokoh proklamator kemerdekaan.
Olahraga dimulai pukul 07.00 WIB dari Pos 1 Bukit Menumbing. Tidak melewati jalur hutan, para personel berjalan menyusuri jalan aspal berkelok menanjak yang mengarah ke puncak bukit, di mana Pesanggrahan Menumbing berdiri kokoh sebagai bangunan cagar budaya nasional.
“Olahraga ini bagian dari rutinitas Jumat pagi, tapi hari ini kita arahkan ke Bukit Menumbing untuk sekaligus mengenang nilai sejarah bangsa,” ujar Kapolres AKBP Pradana.
Menurutnya, meskipun hanya berjalan santai di jalur beraspal, medan tetap menanjak secara konsisten. Oleh karena itu, ia mengingatkan seluruh peserta untuk tetap menyesuaikan ritme dan memperhatikan kondisi tubuh masing-masing.
“Kita tidak terburu-buru, ini bukan soal kecepatan. Yang penting seluruh personel ikut dan menikmati kebersamaan sambil menyerap nilai sejarah yang pernah terjadi di tempat ini,” tambahnya.
Bukit Menumbing memang bukan sekadar tempat wisata alam. Di sinilah Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohammad Hatta, dan tokoh-tokoh nasional lainnya pernah diasingkan oleh pemerintah kolonial Belanda selama masa agresi militer.
“Melalui kegiatan ini, saya harap anggota Polres Bangka Barat tidak hanya sehat jasmani, tetapi juga memahami bahwa tempat kita berdiri ini punya arti besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia,” ucap Kapolres.
Sesampainya di puncak, para personel beristirahat sejenak sambil menikmati udara sejuk dan panorama Muntok. Beberapa di antaranya menyempatkan diri berkunjung ke dalam pesanggrahan untuk melihat langsung ruang-ruang bersejarah peninggalan tokoh bangsa.
Kegiatan ditutup dengan doa bersama dan pembagian air mineral. Kegiatan seperti ini direncanakan akan kembali digelar secara berkala, dengan lokasi-lokasi yang memiliki nilai sejarah atau kebudayaan lokal.
YNT – BBL
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
