Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
Bupati H. Subandi dinobatkan sebagai tokoh yang peduli terhadap kondisi perekonomian dan pembangunan infrastruktur Kabupaten Sidoarjo oleh media Radar Surabaya. Penghargaan itu diterima Bupati H. Subandi dalam acara Radar Surabaya Award 2025 di Hotel Vasa Surabaya, Kamis, (31/7)malam.
Bupati H. Subandi mengucapkan terima kasih atas apresiasi yang diberikan kepadanya. Menurutnya membangun Kabupaten Sidoarjo tidak dilakukannya sendiri. Namun semua pihak telah ikut berperan menjadikan Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi. Terutama sinergi Forkopimda Sidoarjo yang terus terjaga.
“Atas apresiasi ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, pembangunan Kabupaten Sidoarjo bukan hanya kerja keras bupati dan wakil bupati saja namun seluruh pihak yang telah ikut bersama membangun Kabupaten Sidoarjo lebih baik lagi,” ujar.
Bupati H. Subandi mengakui membangun Kabupaten Sidoarjo tidak mampu dilakukannya seorang diri. Butuh peran serta masyarakat. Salah satunya peran media yang ikut mengawal pembangunan di Sidoarjo. Ia yakin dengan kebersamaan akan menjadi kekuatan besar bagi kemajuan Kabupaten Sidoarjo.
“Terimakasih kepada media yang selama ini memberikan berita yang kompeten, memberikan informasi yang berimbang, hal ini penting karena media menjadi corong pembangunan bagi masyarakat,” ungkapnya.
Ia melihat media di Sidoarjo telah menjalankan tugasnya dengan baik. Salah satunya media Radar Surabaya. Berita yang disajikan selalu fresh dan sesuai dengan fakta. Pembangunan infrastruktur yang masif dapat tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Oleh karenanya ia juga ucapkan terimakasih kepada media yang ada selama ini.
“Atensi seperti ini akan menjadi penyemangat kita ke depan karena tugas kita masih panjang untuk melayani masyarakat Sidoarjo,”ujarnya.
Tommi-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")