Terasistana.id,Jakarta
SURABAYA –
Dalam upaya menjaga kondusifitas Kota Surabaya dari ancaman aksi kekerasan jalanan, Tim Patroli Perintis Presisi Jogo Boyo Regu 3 Sat Samapta Polrestabes Surabaya Polda Jatim berhasil mengamankan Delapan pemuda.
Mereka diamankan karena diduga hendak melakukan tawuran di kawasan Jalan Simo Gunung Barat,Kamis dini hari (31/7).
Dari tangan mereka, Polisi menyita Dua senjata tajam dan sejumlah barang bukti lainnya.
Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Luthfi Sulistiawan melalui Kasat Samapta AKBP Erika Purwana Putra mengatakan, Polisi mengamankan 8 pemuda ini bermula dari informasi yang masuk melalui Taruna Command Center 1.0.
“Laporan menyebut adanya segerombolan pemuda mencurigakan di kawasan Simo Gunung Barat yang diduga akan terlibat aksi tawuran,” ujar AKBP Erika Purwana Putra, Jumat (1/8).
Dari laporan tersebut,Tim Patroli Perintis Presisi Jogo Boyo Regu 3 Sat Samapta Polrestabes Surabaya langsung menuju lokasi dipimpin oleh Aipda Yugo Abdi Sastro.
“Saat Team 3 Jogoboyo tiba di lokasi tersebut, kami melakukan pembubaran terhadap segerombolan pemuda yang terindikasi hendak akan melaksanakan tawuran,” jelas AKBP Erika.
Delapan pemuda yang berhasil diamankan petugas adalah APH (17) warga Petemon Surabaya, Li (16) warga Kendangsari Surabaya, SH (19) warga Desa Medani, Gresik, TAR (18) warga Cerme, Gresik.
Selain itu AS (20) warga Banyu Urip Kidul Surabaya, MG (27) Tanjungsari Surabaya, FN (17) warga Simo Pomahan Surabaya dan GBC (17) warga Petemon Surabaya.
Dari tangan para pemuda tersebut, Polisi turut mengamankan barang bukti berupa, dua unit sepeda motor (Beat Hitam plat S 6837 QCY dan Yamaha Mio Biru plat AG 3096 ZX), empat unit handphone dan dua buah senjata tajam, yakni satu celurit panjang dan satu corbek.
Seluruh pemuda berikut barang bukti langsung dibawa dan diserahkan ke Polsek Sukomanunggal untuk proses pemeriksaan lebih lanjut.
“Kami menyerahkan 8 pemuda beserta barang bukti tersebut ke Polsek Sukomanunggal untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut,” terang AKBP Erika.
Penangkapan ini menjadi bagian dari komitmen Kepolisian Polrestabes Surabaya dalam memberantas aksi tawuran dan gangster yang meresahkan masyarakat, terlebih melibatkan senjata tajam dan kelompok usia remaja.
Tim Patroli Perintis Presisi Jogo Boyo secara rutin melakukan patroli dialogis maupun respon cepat terhadap laporan warga.
AKBP Erika mengimbau kepada masyarakat, khususnya orang tua dan tokoh lingkungan, untuk turut mengawasi aktivitas anak-anak muda agar tidak terjerumus dalam tindakan kekerasan jalanan yang bisa berujung pada pidana.
Yunus – Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")