Terasistana.id,Jakarta
Sidoarjo –
TP PKK Kabupaten Sidoarjo menggelar Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-53 Tingkat Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025, di Pendopo Delta Wibawa Kab. Sidoarjo, Rabu 30/07/2025 yang turut dihadiri oleh Bupati Sidoarjo H. Subandi SH,M.Kn serta Kepala OPD se Kab. Sidoarjo.
Selain menyampaikan ucapan selamat, Bupati memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Tim Penggerak PKK, mulai dari tingkat Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, hingga desa, yang selama ini telah menunjukkan kerja nyata dan semangat gotong royong dalam membangun keluarga dan masyarakat Sidoarjo.
Selain itu Bupati juga memberikan apresiasi kepada para pengurus yang hari ini menerima penghargaan Adhi Bhakti Pratama karena penghargaan bukan sekadar simbol melainkan bentuk penghormatan atas pengabdian, loyalitas, dan konsistensi panjenengan semua dalam menjalankan 10 program pokok PKK.
“Pada kesempatan yang baik ini, saya tegaskan PKK bukan sekadar organisasi pendamping pemerintah, tapi adalah mitra strategis pembangunan, yang menyentuh langsung kehidupan@ masyarakat di tingkat akar rumput. Oleh karena itu, saya mendorong agar pelaksanaan program PKK ke depan lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata,”ucapnya
Dan ada beberapa hal yang perlu garis bawahi, pertama, gerakan PKK harus adaptif terhadap perubahan zaman. Kader PKK perlu dibekali kemampuan digital, literasi kesehatan, ketahanan pangan keluarga, hingga parenting berbasis nilai budaya lokal. Kedua, pentingnya sinergi lintas sektor. Program PKK harus bersinergi dengan OPD terkait agar implementasinya efektif dan tidak tumpang tindih serta yang ketiga, fokus pada data dan evaluasi. Perkuat database keluarga, agar intervensi program bisa lebih tepat sasaran.
“Mari jadikan momentum HKG Ke-53 ini sebagai titik tolak untuk memperkuat gerakan PKK, bukan hanya sebagai program kerja tahunan, tetapi sebagai gerakan sosial yang hidup dan mengakar di tengah masyarakat,”katanya
Sementara Ketua TP PKK Kab. Sidoarjo Hj. Sriatun Subandi menyampaikan bahwa pada Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK (HKG) ke-53 adalah momentum tahunan yang harus dimaknai bukan semata sebagai perayaan, melainkan sebagai refleksi, evaluasi, dan revitalisasi peran semua dalam membangun keluarga sebagai fondasi utama bangsa.
Pada kesempatan ia juga melaporkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya bahwa tepatnya tg 8 Juli 2025 TP PKK Kabupaten telah mengikuti Rakernas X PKK di Samarinda, Rakernas X PKK ini telah menghasilkan dokumen strategis hasil Rakernas. Dokumen tersebut nantinya akan menjadi arah Kebijakan Nasional Lima Tahunan, pedoman pelaksanaan program, serta dasar penguatan kelembagaan dan administrasi Gerakan PKK di semua tingkatan.
“Insyaallah setelah ini kami akan menyelenggarakan RAKERDA PKK di tingkat Kabupaten dan bagi pengurus baru diperlukan penguatan kapasitas dan pendampingan agar Kepengurusan periode 2025-2030 nanti memahami peran strategis nya dalam menggerakkan 10 Program Pokok PKK secara sinergis dan berdampak nyata di masyarakat . Sehingga TP PKK mempunyai bekal dalam mendukung Visi Misi Bupati dalam mewujudkan pembangunan di Sidoarjo”, ucapnya
Pada Kegiatan Puncak Peringatan Hari Kesatuan Gerak PKK Ke-53 Tahun 2025 pada hari ini selain ditandai dengan Tasyakuran juga dilaksanakan pemberuan pengjargaan kepada kader PKK yang telah mengabdi diatas 10 tahun lebih tanpa Putus, Pemberian Hadiah Lomba Vlog PAAREDI, (Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital), Pemeriksaan kesehatan gratis yang diprakarsai oleh IWAPI Sidoarjo
, Pameran /Gelar UMKM/hasil binaan UP2K PKK seluruh Kecamatan.
Tommi-Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")