Terasistana.id, Jakarta
Jember,
Di tengah hebohnya antrean panjang di SPBU gara-gara keterlambatan pengiriman BBM, Aji Anom selaku Eksekutif General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Jatim-Balinus langsung turun ke Jember. Dalam kunjungannya ke Polres Jember, beliau bawa “Jangan panik, stok BBM terus ditambah kok!”
Kunjungan ini bukan cuma sekadar formalitas. Aji Anom datang langsung buat koordinasi dan juga mengucapkan terima kasih ke jajaran Polres Jember yang udah gercep (gerak cepat) bantu ngatur arus lalu lintas dan jaga kondusivitas di tengah antrean panjang akibat keterlambatan pasokan BBM. Rabu, (30/7/2025)
Rombongan diterima langsung oleh Wakapolres Jember Kompol Ferry Dharmawan bareng Kabagops Kompol Istono. Keduanya menyampaikan situasi di lapangan, mulai dari titik-titik antrean padat sampai langkah-langkah pengamanan yang udah dijalankan.
Aji Anom menjelaskan, keterlambatan ini disebabkan jalur pengiriman dari Banyuwangi via Gumitir yang harus ditutup karena perbaikan jalan. Masyarakat dihimbau tenang, solusinya sudah dikebut: pengiriman dialihkan lewat jalur Surabaya dan Malang, dan stok terus digelontorkan ke SPBU.
“Pertamina komitmen untuk pastikan BBM tersedia. Kita terus tambah pasokan dan pastikan distribusi lancar,” ujarnya.
Wakapolres Kompol Ferry juga menegaskan, pengamanan dan pengaturan lalu lintas akan terus dilakukan sampai situasi benar-benar normal. “Kami pastikan masyarakat tetap aman, nyaman, dan lalu lintas tetap terkendali,” katanya.
Jadi buat warga Jember, keep calm ya. Bensin memang sempat telat, tapi sekarang pengisian ulang terus dikebut. Nggak perlu panik, karena semuanya sudah di-handle dengan baik. Yuk, tetap tertib dan saling jaga!.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")