Terasistana.id Mimika Papua – Dalam momentum peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, gema suara keadilan dari tanah timur Indonesia menggema kuat melalui sosok perempuan tangguh asal Papua, Selepa C. Waromi, SE. Ia bukan hanya simbol perjuangan, tetapi juga wajah keteguhan hati perempuan Papua yang bersuara untuk keterwakilan, keadilan sosial, dan cinta tanah air.
Papua, tanah yang kaya dengan sumber daya alam, termasuk tambang emas terbesar dunia yang dikelola oleh PT Freeport Indonesia, masih menyimpan ironi ketimpangan dan keterasingan masyarakat aslinya dari manfaat kekayaan itu sendiri.
“Freeport Indonesia itu dapur besar milik negara yang ada di tanah Papua, tapi masyarakat Papua hanya jadi penyapu lantainya saja,” ujar Selepa getir.
Selama 16 tahun (2004–2020), Selepa mengabdi di PT Freeport Indonesia sebagai tenaga Human Resources Development (HRD) tanpa menerima gaji. Pengabdian itu bukan demi harta, melainkan untuk memperjuangkan keterlibatan orang asli Papua (OAP), terutama perempuan, dalam dunia kerja dan pembangunan.
“Kami minta satu kursi saja dari seribu kursi yang ada, untuk perempuan Papua. Bukankah itu adil? Bukankah itu semangat Pancasila: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia?”
Dalam pengamatannya, jabatan-jabatan strategis diisi oleh pendatang, sementara masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Representasi masyarakat asli, terutama dari tujuh suku besar di Mimika, disebutnya sangat minim hanya sekitar 1% yang terlibat langsung dalam sektor tambang.
Sebagai Ketua Gerak 08 Papua untuk Indonesia dan tokoh nasional asal Papua, Selepa kini menyampaikan harapan besar kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka agar memandang Papua bukan hanya sebagai sumber kekayaan alam, tetapi sebagai bagian tak terpisahkan dari keadilan sosial bangsa.
“Kami tidak minta lebih. Kami hanya ingin dilibatkan untuk membangun negeri ini bersama. Kami perempuan Papua juga punya kapasitas dan cinta untuk negeri ini.”
Dengan karakter kepemimpinan yang sederhana, santun, namun tegas dalam menolak korupsi, kolusi, dan nepotisme, Selepa mendapat tempat terhormat di hati masyarakat. Ia menyampaikan keinginan untuk kembali dilibatkan dalam PT Freeport Indonesia idealnya dalam posisi HRD atau jabatan strategis sebagai bentuk keterwakilan masyarakat asli Papua.
“Sampai kapan kami berharap? Sekaranglah saatnya, dalam pemerintahan Presiden Prabowo, suara kami didengar dan perempuan Papua diberi ruang untuk membuktikan.”
Bagi Selepa, perjuangannya bukan tentang kekuasaan, melainkan tentang keterlibatan dan kemerdekaan sejati. Ia mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk melihat Papua sebagai bagian dari satu kesatuan, tanpa diskriminasi meskipun kini telah terbentuk Daerah Otonomi Baru (DOB).
“Kami OAP butuh kesetaraan saja. Jangan buat perbedaan. Kami Papua satu, walaupun sudah ada DOB.”
Selepa C. Waromi adalah suara nurani dari ujung timur Indonesia, yang mengingatkan bangsa bahwa kemerdekaan belum lengkap jika keadilan belum dirasakan oleh seluruh anak negeri dari Sabang hingga Merauke.











![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg)
