Terasistana.id,Jakarta
SUMENEP –
Polres Sumenep Polda Jatim mencatatkan hasil positif selama pelaksanaan Operasi Patuh Semeru 2025 yang digelar mulai 14 hingga 27 Juli 2025.
Operasi yang mengedepankan pendekatan edukatif dan penegakan hukum ini berhasil menurunkan angka kecelakaan lalu lintas secara signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Data yang dirilis menunjukkan jumlah kejadian kecelakaan turun drastis sebesar 72%, dari 18 kasus pada 2024 menjadi hanya 5 kasus di tahun 2025.
Bahkan, tidak ada korban meninggal dunia dalam seluruh peristiwa kecelakaan tersebut.
Sementara korban luka ringan menurun tajam dari 30 menjadi hanya 6 orang, atau turun 80%.
Nilai kerugian materiil juga berkurang sebesar 77%, dari Rp35 juta lebih menjadi sekitar Rp8 juta.
Dalam upaya preemtif, Polres Sumenep Polda Jatim melakukan 148 kali kegiatan penyuluhan tatap muka dengan komunitas pengguna jalan dan pelaku usaha transportasi.
Selain itu, penyampaian edukasi melalui media sosial mengalami lonjakan tajam sebesar 93%, menjadi 1.987 kali publikasi.
Di sisi penegakan hukum (represif), jumlah teguran meningkat drastis hingga 141%, mencerminkan pendekatan yang lebih humanis namun tetap tegas terhadap pelanggaran.
Sementara jumlah tilang manual mengalami penurunan 43%, dan pelanggaran oleh pengendara di bawah umur menurun 96%, menunjukkan adanya dampak dari edukasi dan patroli yang berkelanjutan.
Salah satu indikator keberhasilan lainnya terlihat dari total penurunan pelanggaran oleh sepeda motor sebesar 36%, dan tidak ditemukan pelanggaran serius seperti pengendara mabuk atau melebihi batas kecepatan.
Kapolres Sumenep AKBP Rivanda, S.I.K mengatakan,penurunan angka kecelakaan dan pelanggaran ini tidak hanya mencerminkan keberhasilan Operasi Patuh Semeru, tetapi juga merupakan hasil dari sinergi yang kuat antara jajaran kepolisian, masyarakat, dan media dalam membangun budaya tertib berlalu lintas.
“Sinergitas yang kuat antara jajaran kepolisian, masyarakat, dan media dalam membangun budaya tertib berlalu lintas sangat penting,” ujar Kapolres Sumenep AKBP Rivanda, Selasa (29/7).
Dengan pendekatan yang lebih persuasif, Polres Sumenep Polda Jatim juga memperkuat kegiatan preventif seperti patroli dan penjagaan.
Meski jumlah patroli turun, efektivitasnya meningkat, ditandai dengan situasi lalu lintas yang relatif aman dan terkendali selama masa operasi.
Selama Operasi Patuh Semeru 2025, Polres Sumenep mencatat sebanyak 8.216 teguran dan 791 tilang manual terhadap pelanggar lalu lintas.
Angka tersebut menunjukkan dominasi pendekatan persuasif melalui teguran dibandingkan penindakan tilang, sebagai bagian dari strategi humanis namun tetap tegas dalam menjaga ketertiban dan keselamatan berlalu lintas.
Keberhasilan ini menjadi bukti komitmen Polres Sumenep Polda Jatim dalam menciptakan lalu lintas yang aman, nyaman, dan selamat bagi seluruh masyarakat, serta mendorong peningkatan kesadaran kolektif terhadap pentingnya tertib berlalu lintas sebagai bagian dari budaya hidup sehat dan selamat.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")