Terasistana.id,Jakarta
SIDOARJO –
Polresta Sidoarjo Polda Jatim selama dua pekan mulai tanggal 14 sampai dengan 27 Juli 2025 telah melaksanakan Operasi Patuh Semeru 2025.
Melalui upaya-upaya preemtif dan preventif, Polisi berhasil membangun budaya sadar tertib berlalu lintas kepada masyarakat.
Selama kegiatan operasi tersebut Satlantas Polresta Sidoarjo dan jajaran, melakukan berbagai penyuluhan Kamseltibcarlantas dan sosialisasi ke media massa maupun media sosial, hingga turun langsung ke daerah rawan laka lantas.
Kabag Ops Polresta Sidoarjo Kompol. M. Irfan, dalam konferensi pers Senin (28/7/2025), menyampaikan melalui Operasi Patuh Semeru 2025 kita harapkan masyarakat dapat lebih sadar dan menjadikan budaya tertib berlalu lintas, sehingga dapat menekan angka kecelakaan lalu lintas.
Selain melalui kegiatan preemtif dan preventif, menurut Kompol. M. Irfan bahwa Polisi di Sidoarjo juga telah memasifkan langkah represif atau penegakan hukum bagi para pelanggar peraturan lalu lintas selama Operasi Patuh Semeru 2025.
“Pada Operasi Patuh Semeru 2025, Polresta Sidoarjo berhasil menjadi Polres yang melaksanakan kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum dengan intensitas kegiatan tertinggi di jajaran Polda Jawa Timur,” kata Kabag Ops Polresta Sidoarjo Kompol. M. Irfan.
Sebagai perbandingan pelaksanaan penegakan hukum di Operasi Patuh Semeru 2025 dengan 2024 lalu, yang dilakukan Polresta Sidoarjo tilang ETLE Statis pada 2025 sebanyak 20 sedangkan 2024 ada 1.757 mengalami penurunan 0,98 persen.
ETLE Mobile tahun 2025 ini 1.477 pelanggaran naik dari tahun 2024 sebanyak 184 pelanggaran.
Tilang manual mengalami kenaikan 30,11 persen dari tahun 2024 sebanyak 8.781 pelanggaran naik menjadi 11.425 pelanggaran di tahun 2025.
Sedangkan tindakan teguran juga naik, dari tahun 2024 dilakukan 12.198 naik sebanyak 25.350 teguran di tahun 2025 ini.
“Secara keseluruhan kami Polresta Sidoarjo dalam Operasi Patuh Semeru 2025 telah melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas sebanyak 38.272 kasus. Langkah ini berdampak pada penurunan kasus kejadian kecelakaan lalu lantas,” lanjutnya.
Jumlah kejadian laka lantas pada Operasi Patuh Semeru 2025, yang telah dilaksanakan selama 14 hari telah terjadi penurunan jumlah kejadian laka lantas dari 35 kejadian menjadi 13 kejadian mengalami penurunan sebanyak 22 kejadian, atau kejadian laka lantas di wilayah Kabupaten Sidoarjo mengalami penurunan sebanyak 62,85 persen bila dibandikan Operasi Patuh Semeru 2024.
Dihadapan awak media, Polresta Sidoarjo bersama instansi terkait melakukan pemusnahan barang bukti pelanggaran lalu lintas periode 1 Januari sampai dengan Juli 2025, yang didapati sebanyak 305 knalpot brong.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")