Terasistana.id,Jakarta
LAMPUNG –
Kapolri Jenderal Listyo Sigit menargetkan bakal membangun 409 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Polri se-Indonesia, dalam rangka mendukung penuh program Makan Bergizi Gratis (MBG) Presiden Prabowo Subianto.
Hal tersebut disampaikan usai melaksanakan Groundbreaking 20 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) jajaran Polda Lampung, Senin (28/7/2025).
“Harapan kita akhir tahun 2025 nanti minimal 409 SPPG sudah bisa kita bangun. Mudah-mudahan bisa lebih,” kata Sigit.
Saat ini Polri telah memiliki 359 SPPG. Rinciannya 23 beroperasi, 32 persiapan operasional, 140 pembangunan, dan 164 SPPG dalam tahap persiapan Groundbreaking.
Apabila seluruhnya telah beroperasi, diproyeksikan mampu memberikan manfaat kepada 1.256.500 orang dan membuka lapangan pekerjaan bagi 17.950 orang.
Sigit mengungkapkan pada awalnya, Polri menargetkan membangun 100 SPPG di tahun 2025 ini. Namun, kata Sigit, ketika perayaan Hari Bhayangkara ke-79 pada 1 Juli 2025 lalu, jumlahnya ternyata sudah melebihi target.
“Namun saat hari Bhayangkara kemarin kita sampaikan ke Bapak Presiden kita meningkat saat itu sudah mencapai 139 SPPG. Sehingga saya sampaikan di akhir tahun ini 200,” ujar Sigit.
Usai melaporkan langsung ke Presiden Prabowo ketika itu, Sigit menyebut tiga minggu setelah Hari Bhayangkara SPPG Polri ternyata sudah mencapai 359 SPPG. Oleh karena itu, kini target akhir tahun ini sebesar 409 dapur makan bergizi gratis dari Polri.
“Ini semua kita lakukan untuk mendukung agar program MBG betul-betul bisa terlaksana. Programnya bisa diterima oleh para penerima manfaat mulai dari Ibu-ibu hamil, sampai dengan usia SD, SMP bahkan SMA,” papar Sigit.
“Dan tentunya ini bagian dari upaya kita semua untuk persiapkan SDM yang memiliki kualitas gizi yang cukup untuk menghadapi momentum bonus demografi menuju visi Indonesia Emas 2045,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.
Yunus Jatim
![Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran Terasistana.id Jakarta – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meminta pemerintah daerah (Pemda) yang melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk melakukan sinkronisasi kesiapan anggaran dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), serta aparat keamanan TNI/Polri di daerah masing-masing. Ribka menyampaikan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam rapat pimpinan telah menekankan pentingnya kesiapan pendanaan PSU. “Kami sekali lagi melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini provinsi, kabupaten, kota, untuk memastikan ketersediaan dana untuk persiapan Pilkada untuk provinsi, kabupaten, dan kota,” kata Ribka saat memimpin Rapat Kesiapan Pendanaan Pilkada pada Daerah yang Melaksanakan PSU di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dikutip dari teropongistana.com Jakarta, Selasa (4/3/2025). Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi II DPR RI pada Kamis (27/2/2025) lalu. Fokus utama pembahasan adalah memastikan kesiapan anggaran PSU sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. “Hari ini kita hanya memastikan tingkat koordinasi kami sampai sejauh mana, kemudian sumber-sumber pembiayaannya. Mungkin nanti, besok atau lusa kita coba gelar rapat dengan pemerintah daerah setempat,” terangnya. Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pendanaan PSU terutama bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Anggaran dapat dialokasikan dari Belanja Tidak Terduga (BTT), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), serta sisa dana KPU di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. “Jadi yang harus kita pastikan adalah dana, penyediaan dana untuk KPU, Bawaslu, dan pihak keamanan, keamanan dalam hal ini TNI dan Polri. Kemudian perubahan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah)-nya. Saya dengar kemarin ada presentasi KPU RI itu ada sisa-sisa dana di sana, ini ditambah dengan pos-pos lain,” terangnya. Untuk memastikan kesiapan anggaran dan memperoleh pembaruan informasi, Kemendagri akan melakukan peninjauan langsung ke daerah yang menyelenggarakan PSU. Ribka menekankan, Pemda harus merasionalisasi skema pendanaan yang ada dan mengalokasikan anggaran secara efektif. “Saya pikir di [proses] efisiensi yang sekarang, barangkali mungkin ada dana-dana yang sudah tersedia. Bagaimana kita dorong teman-teman di daerah supaya mungkin bisa menggunakan dana-dana yang tidak digunakan atau kegiatan-kegiatan yang tidak dilaksanakan. Nah ini yang mungkin coba kita cari skemanya,” tandasnya. Terakhir, Ribka menegaskan, Kemendagri terus mendorong Pemda agar berkoordinasi erat dengan KPU, Bawaslu, serta TNI/Polri di daerah masing-masing guna memastikan pendanaan PSU berjalan sesuai ketentuan dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).](https://terasistana.id/wp-content/uploads/2025/03/IMG-20250304-WA0107-300x178.jpg "Wamendagri Ribka Haluk Minta Pemda Sinkronisasi Anggaran")
